Penguatan Kerja Sama Maritim RI-Prancis: Prioritas Utama untuk Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Duta Besar Prancis tegaskan prioritas penguatan hubungan maritim dengan Indonesia, ditandai dengan kerja sama pengelolaan sumber daya laut dan pendanaan proyek-proyek terkait.

Jakarta, 5 Maret 2024 - Penguatan kerja sama maritim antara Indonesia dan Prancis menjadi prioritas utama pemerintah Prancis. Hal ini ditegaskan oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, dalam wawancara di Jakarta. Kerja sama ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan ilmiah, mengingat luasnya wilayah maritim kedua negara.

Penone menekankan bahwa kerja sama ilmiah antara Indonesia dan Prancis di bidang kelautan telah berlangsung lama. Kemitraan ini kini diperkuat dengan dukungan Uni Eropa (EU) untuk pengembangan proyek-proyek baru dalam pengelolaan sumber daya laut. Ia juga menyoroti potensi kerja sama di forum multilateral, seperti Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOC3), untuk menunjukkan praktik pengelolaan sumber daya maritim secara kolektif.

Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Badan Pembangunan Prancis (AFD) dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Kontribusi yang mendelegasikan pengelolaan hibah EU kepada AFD dan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan ini menandai langkah signifikan dalam memperkuat kerja sama maritim kedua negara menuju pengelolaan laut yang berkelanjutan.

AFD menandatangani dua perjanjian hibah senilai total 7 juta euro (sekitar Rp121,5 miliar) yang didanai oleh Uni Eropa. Dana tersebut akan mendukung program kerja sama “Untuk Pengelolaan Laut yang Berbasis Bukti dan Berkelanjutan”. Hibah ini merupakan bagian dari inisiatif Global Gateway Uni Eropa untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Sebesar 3,55 juta euro (sekitar Rp61,6 miliar) akan dialokasikan untuk kegiatan yang dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sementara 3,45 juta euro (sekitar Rp59,8 miliar) akan membiayai inisiatif oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan penting, termasuk pelatihan, pengumpulan data keanekaragaman hayati dan iklim laut, pemulihan ekosistem pesisir, serta upaya mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan. Program ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun.

Hibah ini melengkapi dua pinjaman AFD sebelumnya senilai total 187,6 juta euro (sekitar Rp3,25 triliun). Pinjaman tersebut telah digunakan untuk proyek-proyek penting, seperti:

• Modernisasi empat pelabuhan perikanan di Indonesia (98,6 juta euro atau sekitar Rp1,7 triliun).
• Proyek KrisNA oleh BRIN untuk pengadaan dua kapal penelitian canggih (89 juta euro atau sekitar Rp1,5 triliun).

Dengan adanya tambahan hibah ini, kerja sama maritim Indonesia-Prancis semakin kuat dan terarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk menjaga kesehatan laut dan kelestarian ekosistemnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya maritim secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan Uni Eropa, menunjukkan komitmen bersama untuk masa depan laut yang lebih baik.

"Kami terbiasa bekerja sama di bidang ini... berkat dukungan EU (Uni Eropa) untuk bekerja sama mengembangkan proyek-proyek baru terkait pengelolaan ilmiah sumber daya laut yang juga merupakan prioritas bagi Prancis," kata Penone.