Penguatan Pengawasan: Cegah Kasus Minyakita Terulang Kembali

Wakil Presiden RI menekankan pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus Minyakita yang tidak sesuai standar dan dijual di atas HET.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di lapangan guna mencegah terulangnya kasus minyak goreng Minyakita yang beredar di pasaran dengan kualitas dan harga tidak sesuai standar. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Rabu, 12 Maret, menyusul temuan pelanggaran terkait Minyakita beberapa waktu lalu. Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pengecekan dan pemantauan peredaran Minyakita di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong, untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Langkah pengawasan ini dilakukan sebagai respons atas temuan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pada Sabtu, 8 Maret, di Jakarta Selatan. Saat melakukan sidak di Jalan Raya Jagakarsa, Mentan menemukan Minyakita dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, dengan harga jual mencapai Rp18.000 per liter. Tidak hanya itu, Mentan juga menemukan adanya ketidaksesuaian isi kemasan Minyakita dengan label yang tertera. Hasil pengukuran langsung di lokasi menunjukkan isi kemasan hanya sekitar 750 hingga 800 mililiter, jauh dari 1 liter yang tertera pada label kemasan.

"Ini jelas tidak cukup 1 liter," tegas Mentan Amran Sulaiman saat sidak berlangsung. Temuan ini dikonfirmasi melalui penakaran ulang menggunakan gelas takar berukuran 1 liter, disaksikan langsung oleh aparat kepolisian dari Satgas Pangan. Hal ini membuktikan adanya praktik kecurangan dari pihak produsen yang mengemas Minyakita tidak sesuai standar yang berlaku. Langkah tegas pun diambil pemerintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Pertanian telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kabareskrim Polri, termasuk Satgas Pangan, untuk menindak tegas para pelaku. Mentan menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi terhadap produsen yang terbukti melakukan kecurangan. "Tidak ada kompromi. Jika terbukti salah, kami minta dipidanakan," tegas Mentan Amran Sulaiman. Ancaman pidana dan penutupan pabrik menjadi konsekuensi bagi produsen yang terbukti melanggar aturan.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kasus serupa terulang. "Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi. Monitoring dikuatkan dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi," kata Gibran. Penguatan pengawasan ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan Minyakita di pasaran dengan kualitas dan harga sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan kualitas terjamin. Sidak dan pengawasan yang ketat akan terus dilakukan untuk mencegah praktik curang dan memastikan kepatuhan produsen terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan Minyakita dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kasus Minyakita menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan produsen untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan melindungi konsumen dari praktik curang. Komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan pokok menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat.