Peran Kunci Masyarakat Jakarta dalam Mengelola Air Bersih

Masyarakat Jakarta memegang peran penting dalam pengelolaan air bersih, termasuk pemantauan kualitas, penggunaan air yang efisien, dan pengelolaan limbah, untuk mencegah konflik dan memastikan akses air bersih bagi semua.

Jakarta, 24 Maret 2024 (ANTARA) - Pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi sorotan, dengan peran masyarakat dinilai krusial dalam mencegah konflik dan memastikan akses air bersih bagi semua warga. Diskusi bertajuk 'Peran dan Kebijakan Regulasi dalam Pengelolaan Air Minum' di Jakarta, Senin lalu, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya air yang vital ini. Pemerhati Jakarta dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah, menekankan bahwa pengelolaan air bersih yang tidak proporsional dapat memicu konflik, baik antar warga, antara warga dan pemerintah, bahkan antar negara.

Amir Hamzah menjelaskan, "Konflik antarpersonal, konflik antara masyarakat dan pemerintah malah hingga konflik antarnegara," menunjukkan urgensi pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat, baik individu maupun lembaga, sangat dibutuhkan. Pemantauan kualitas air bersih menjadi salah satu peran penting yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan suplai air yang memenuhi kebutuhan hidup.

Selain pemantauan, kesadaran masyarakat dalam penggunaan air secara efisien dan efektif juga menjadi kunci. Air merupakan sumber kehidupan yang tak tergantikan, dan penggunaan yang bijak akan menjamin keberlangsungannya. "Tanpa air kehidupan manusia bisa menjadi fatal. Sehingga, tanpa air, khususnya air bersih, kehidupan manusia bisa mengalami berbagai kendala," tegas Amir Hamzah. Partisipasi dalam pengelolaan limbah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik serta pengolahan limbah menjadi produk bermanfaat, juga merupakan kontribusi penting dari masyarakat.

Sugiyanto dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) menambahkan pentingnya kebijakan dan regulasi yang tepat dalam pengelolaan air bersih. Ia menyoroti beberapa kebijakan krusial, antara lain penetapan standar dan target layanan pemerintah, penentuan model pengelolaan (BUMD, swasta, atau kemitraan publik-swasta), dukungan infrastruktur dan investasi pemerintah, serta peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Regulasi yang efektif, menurutnya, harus menjamin akses air bagi masyarakat, mengontrol tarif dan subsidi, menegakkan standar kualitas air, mengawasi kinerja BUMD PAM Jaya, dan mencegah eksploitasi sumber daya air.

Sugiyanto menambahkan, "Regulasi harus dapat menjamin hak akses air bagi masyarakat. Kedua, regulasi terkait kebijakan mengontrol atau penyesuaian tarif dan subsidi." Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegakan standar kualitas air juga menjadi poin penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan kualitas air yang layak konsumsi.

Lebih lanjut, Sugiyanto menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja BUMD PAM Jaya dan pencegahan eksploitasi sumber daya air. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan air bersih yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan pengelolaan air bersih di Jakarta dapat berjalan optimal dan berkeadilan bagi semua warga.

Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya (Adjie Rimbawan), melihat pengelolaan air bersih di Jakarta memiliki tantangan dan peluang yang besar. Tantangan tersebut meliputi ketersediaan air baku, akses air bersih yang merata, dan tarif air yang relatif murah dibandingkan daerah lain. Namun, ia juga melihat peluang besar dalam upaya Perumda PAM Jaya untuk mencapai cakupan air bersih 100 persen pada tahun 2030.

Adjie Rimbawan menambahkan, "Mulai dari ketersediaan air baku, akses air bersih bagi semua warga Jakarta secara berkeadilan, hingga tarif yang masih paling murah dibandingkan daerah lain." Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan pengelolaan air bersih di Jakarta. Namun, upaya PAM Jaya untuk meningkatkan cakupan akses air bersih merupakan langkah positif yang patut didukung.

Adjie menyatakan dukungannya terhadap milestone yang ditetapkan PAM Jaya. Ia juga mengapresiasi kinerja positif PAM Jaya dalam upaya meningkatkan akses air bersih bagi warga Jakarta. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat, diharapkan target cakupan air bersih 100 persen pada tahun 2030 dapat tercapai.

Kesimpulannya, pengelolaan air bersih di Jakarta membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan kualitas air, penggunaan air yang efisien, dan pengelolaan limbah sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.