Perkuat Ketahanan Keluarga PMI: Menteri Arifah Tekankan Sinergitas Lintas Sektor

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) melalui sinergitas lintas sektor demi kesejahteraan mereka.

Jakarta, 10 Maret 2024 (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Senin, menekankan urgensi penguatan ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi PMI dan keluarga mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini juga bertujuan untuk membuka peluang bagi PMI agar dapat bekerja dan berkembang dengan lebih baik.

Menurut Menteri Arifah, perempuan PMI memiliki peran ekonomi yang sangat signifikan bagi keluarga dan negara. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kerentanan hukum, kekerasan berbasis gender, hingga dampak sosial yang signifikan terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak.

Sinergitas antar kementerian menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini tercermin dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPPA dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kerja sama ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dan berfokus pada kesejahteraan perempuan dan anak-anak PMI.

Nota kesepahaman antara Kementerian PPPA dan Kementerian P2MI merupakan langkah strategis dalam melindungi PMI dan keluarga mereka. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari para pekerja migran dan keluarga mereka. Salah satu fokus utama adalah memperluas akses pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak PMI yang ditinggalkan.

Menteri Arifah menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan yang responsif untuk menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak PMI. "Kita harus memastikan bahwa setiap pekerja migran dan keluarganya mendapatkan akses yang lebih baik terhadap hak-haknya, termasuk perlindungan hukum, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi," tegasnya.

Kerja sama ini meliputi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup PMI dan keluarga mereka. Program-program tersebut akan dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari masalah hukum, perlindungan dari kekerasan, hingga akses pendidikan dan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

• Ketidakpastian hukum
• Kekerasan berbasis gender
• Dampak sosial terhadap anak-anak yang ditinggalkan
• Akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan
• Kesenjangan ekonomi

Dengan adanya sinergitas antar kementerian, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif dan terintegrasi. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi PMI dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan meliputi peningkatan akses informasi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bagi PMI dan keluarga mereka. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional.

Pentingnya perlindungan dan pemberdayaan PMI tidak hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Dengan memastikan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka, pemerintah turut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.