PGN Bidik 200 Ribu Sambungan Jargas Non-APBN di 2025: Sinergi Dorong Peralihan Energi

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan pemasangan 200 ribu sambungan jaringan gas non-APBN pada 2025, dengan fokus di Jawa Timur, guna mendorong efisiensi subsidi LPG dan percepatan transisi energi.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memasang target ambisius: pemasangan 200 ribu sambungan jaringan gas (jargas) non-APBN di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Target ini diungkapkan oleh General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/3). Langkah ini merupakan upaya PGN untuk meningkatkan akses gas bumi di Indonesia, sekaligus mendukung program pemerintah dalam efisiensi energi dan pengurangan subsidi LPG.

Dari total target tersebut, Jawa Timur diperkirakan akan mendapatkan porsi yang signifikan, yaitu sebanyak 50 ribu hingga 60 ribu sambungan baru. Untuk mencapai target ini, PGN berencana memberikan berbagai insentif, mulai dari biaya pemasangan hingga pembangunan jaringan di dalam rumah. Hal ini menunjukkan komitmen PGN untuk mempermudah masyarakat beralih ke penggunaan gas bumi.

Namun, Hedi Hedianto mengakui bahwa pencapaian target ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jargas dan menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik target ambisius PGN ini. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menyatakan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN untuk mendukung pencapaian target tersebut. Menurutnya, saat ini merupakan momentum tepat untuk mempercepat transisi energi, terutama dengan adanya upaya pemerintah untuk menekan subsidi LPG 3 kilogram.

Afta menekankan pentingnya perluasan jaringan gas PGN agar masyarakat dapat beralih dari LPG subsidi ke gas bumi. "Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas 3 kilogram akan dikurangi. Kalau gas 3 kilogram berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang," katanya. Pernyataan ini menunjukkan keselarasan antara target PGN dan kebijakan pemerintah dalam efisiensi subsidi.

Dalam upaya percepatan pembangunan jargas, Pemprov Jatim juga memanfaatkan PT Petrogas Jatim Utama (PJU), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola gas bumi untuk kelistrikan dan industri. Afta berharap PJU dan PGN dapat menjalin kerja sama untuk mempercepat realisasi pembangunan jargas di Jawa Timur.

Afta menekankan pentingnya kolaborasi antara PJU dan PGN. "Ayo kita kolaborasi. Tujuannya ketika jargas PGN bisa berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pemasangan jargas dan efisiensi subsidi LPG.

Target 200 ribu sambungan jargas non-APBN oleh PGN pada 2025 merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar-lembaga, target ini diharapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal akses energi yang lebih terjangkau dan efisien.

Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi dan mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri secara optimal. Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, rencana PGN ini menjanjikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan lainnya. Selain itu, penggunaan gas bumi yang lebih luas juga dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.