PLTS Terapung di Sumbar Tetap Berlanjut, DPR Pastikan!

Meskipun menuai penolakan warga, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Sumatera Barat dipastikan tetap berjalan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat, memasuki babak baru. Meskipun sempat diwarnai penolakan dari sebagian masyarakat sekitar Danau Singkarak pada bulan Januari 2025 lalu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan kepastian bahwa proyek ini tetap akan berlanjut. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Andre Rosiade di Padang pada Rabu lalu, memberikan angin segar bagi pengembangan energi terbarukan di Sumatera Barat.

Penolakan yang terjadi sebelumnya dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan PLTS terapung tersebut. Sosialisasi proyek yang dilakukan di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dihadiri ratusan warga dari empat nagari dan disambut dengan penolakan tegas. Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI.

Namun, Andre Rosiade menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan PLTS di Sumatera Barat. Meskipun belum memastikan lokasi pasti pembangunan, ia menyatakan bahwa proyek ini akan tetap berjalan. Pernyataan ini memberikan sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. "Tunggu tanggal mainnya, Insyaallah PLTS di Sumbar tetap berjalan," tegas Andre Rosiade.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut menjelaskan bahwa pemerintah, DPR, dan PLN tengah berupaya mencari solusi terbaik terkait pembangunan PLTS ini. Meskipun lokasi pembangunan belum diputuskan secara pasti, Andre Rosiade memastikan bahwa proyek ini tidak akan berhenti. Ia menyebutkan kemungkinan pembangunan PLTS akan dilakukan di lokasi lain di Sumatera Barat jika pembangunan di Danau Singkarak menemui jalan buntu. "Jadi, kalaupun PLTS tidak jalan di Singkarak, untuk sementara kan percepatan, sambil menerima kita pasang di tempat lain di Sumbar," ujarnya.

Lebih lanjut, Andre Rosiade meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan final terkait lokasi pembangunan PLTS. Saat ini, kajian dan survei lokasi masih terus dilakukan. PLN, menurut Andre, sudah menyatakan kesiapannya dan komunikasi dengan pemerintah daerah juga berjalan lancar. "Survei sudah kita lakukan dan kajian masih berjalan. PLN senang, lokasinya pas dan komunikasi dengan pemerintah daerah juga sudah berjalan," kata dia.

Meskipun kapasitas PLTS yang akan dibangun belum dikonfirmasi secara pasti, Andre Rosiade menekankan bahwa proyek ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Sumatera Barat. Proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, PT PLN Persero telah merencanakan pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak dengan kapasitas 50 MW. Proyek ini direncanakan berada di wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Jika terwujud, PLTS terapung Danau Singkarak akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Pulau Sumatera, memberikan kontribusi signifikan terhadap bauran energi nasional dan upaya transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Pembangunan PLTS terapung ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. PLTS terapung dipilih karena dinilai ramah lingkungan dan memiliki potensi yang besar di Indonesia, terutama di daerah dengan sumber daya air yang melimpah. Dengan memanfaatkan teknologi panel surya yang dipasang di atas air, PLTS terapung diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan dan memberikan pasokan listrik yang andal.

Meskipun terdapat penolakan dari sebagian masyarakat, upaya pemerintah dan DPR RI untuk tetap melanjutkan proyek ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ke depannya, diharapkan akan ada komunikasi dan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, PLN, dan masyarakat untuk mengatasi kekhawatiran dan memastikan pembangunan PLTS dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh bagi pengembangan PLTS terapung di daerah lain di Indonesia, mendorong upaya transisi energi dan mewujudkan target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.