PMI Harus Berangkat Secara Resmi: Wamen P2MI Tekankan Pencegahan Risiko
Wakil Menteri P2MI menekankan pentingnya pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi untuk menghindari risiko, seperti insiden penembakan di perairan Malaysia yang mengakibatkan korban jiwa.
Insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Jumat (24/1) pukul 03.00 waktu Malaysia, menjadi sorotan. Kejadian ini mengakibatkan satu PMI meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit di Selangor. Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya keberangkatan PMI secara resmi, sebuah pesan yang ditekankan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani.
Menurut Wamen P2MI, keberangkatan PMI secara non-prosedural menyimpan berbagai risiko yang sulit dihindari dan di luar kendali pemerintah. "Laut ini kan enggak bisa dikavling, enggak bisa dijaga. Jalan darat juga enggak bisa dipagari semua," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/1).
Christina Aryani mengajak seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk bersinergi memastikan PMI berangkat melalui jalur resmi. Hal ini penting untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan para PMI. Upaya sinergis ini dinilai krusial dalam mencegah tragedi serupa terulang.
Menanggapi insiden penembakan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas Malaysia. Nota diplomatik tersebut, yang berada di bawah kendali Kementerian Luar Negeri, meminta investigasi menyeluruh atas kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM. "Kita tunggu balasan dari pihak Malaysia," tambah Christina Aryani.
Investigasi ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan bagi para korban. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia para PMI.
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya proses perekrutan dan keberangkatan PMI yang resmi dan terprosedur. Dengan bekerja sama dan meningkatkan pengawasan, diharapkan dapat meminimalisir risiko yang dihadapi PMI di luar negeri.
Ke depan, peningkatan kerjasama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan terintegrasi dalam melindungi PMI dan memastikan keberangkatan mereka sesuai jalur yang benar.
Tragedi penembakan ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak untuk bersama-sama memastikan keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri terlindungi. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak PMI merupakan tanggung jawab bersama.