Polda Metro Jaya Tertibkan 14 Atribut Ormas di Jaktim, Cegah Gangguan Keamanan

Polda Metro Jaya menurunkan 14 atribut ormas di Jakarta Timur untuk menciptakan ruang publik yang aman dan tertib, mencegah potensi konflik sosial.

Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur (Polrestro Jaktim) menertibkan 14 atribut organisasi masyarakat (ormas) di empat titik wilayah Jakarta Timur pada Selasa (13/5). Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025 yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan di ruang publik.

Sebanyak 10 bendera Forum Betawi Rempug (FBR) dan empat bendera Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) diturunkan. Penertiban dilakukan di depan Masjid Nurul Ihsan, Jalan Raya Cipinang Jaya, depan SPBU Cipinang Jaya, depan Stasiun Jatinegara, Jalan Bekasi Timur, dan sepanjang Jalan Raya Jatinegara Timur. Kegiatan ini melibatkan 52 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan menegaskan netralitas negara terhadap semua kelompok. "Kami berkomitmen menciptakan Jakarta Timur yang tertib, aman dan inklusif bagi seluruh warga. Tidak boleh ada simbol ormas yang mengintimidasi atau menciptakan kesan penguasaan wilayah," tegas Nicolas.

Operasi Brantas Jaya 2025 yang dilakukan Polrestro Jaktim ini fokus pada penertiban atribut ormas yang dipasang di sepanjang jalan raya dan area publik. Penertiban dilakukan secara tegas namun humanis, menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Rahmat Eko Mulyadi, menambahkan bahwa atribut yang dipasang sembarangan berpotensi memicu konflik sosial atau memberikan kesan dominasi kelompok tertentu. "Penertiban ini kita lakukan sesuai dengan arahan pimpinan untuk menjaga netralitas ruang publik," kata Rahmat. Ia menekankan bahwa tindakan ini merupakan langkah preventif untuk ketertiban dan keamanan bersama.

Operasi penertiban atribut ormas ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menjaga kondusifitas wilayah. Polisi berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta Timur.

Polisi menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk memastikan situasi tetap kondusif. Hal ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat pemasangan atribut ormas yang tidak tertib.

Penertiban atribut ormas ini juga bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan bebas dari intimidasi. Dengan meniadakan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan konflik, diharapkan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir.

Langkah preventif ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik sosial yang mungkin terjadi akibat persaingan atau dominasi kelompok tertentu. Dengan menjaga netralitas ruang publik, diharapkan semua warga dapat merasa setara dan terlindungi.

Operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP menunjukkan sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penertiban dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Polrestro Jaktim berharap masyarakat dapat mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kerja sama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas wilayah dan mencegah potensi konflik.

Dengan ditertibkannya atribut ormas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas di ruang publik. Langkah tegas namun humanis yang diambil kepolisian ini menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penertiban 14 atribut ormas di Jakarta Timur oleh Polrestro Jaktim merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan ruang publik yang inklusif dan aman bagi seluruh warga. Operasi ini menekankan pentingnya netralitas negara dan kerja sama antar lembaga dalam menjaga kondusifitas wilayah.