Polres Cianjur Buka Posko Pengaduan Manipulasi Data Pinjaman Petani

Lebih dari 250 petani di Cianjur diduga menjadi korban manipulasi data pinjaman, sehingga Polres Cianjur membuka posko pengaduan untuk membantu proses penyelidikan.

Polres Cianjur, Jawa Barat, membuka posko pengaduan terkait manipulasi data pinjaman yang telah merugikan ratusan petani di sejumlah kecamatan. Kejadian ini menyebabkan para petani menanggung tunggakan ke bank hingga mencapai Rp45 juta. Kasus ini melibatkan perusahaan permodalan yang diduga melakukan manipulasi data, sehingga para petani terbebani hutang meskipun tidak pernah menerima bantuan permodalan tersebut.

Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, menyatakan bahwa posko pengaduan didirikan di beberapa wilayah, melibatkan jajaran Polsek untuk mempermudah akses pelaporan bagi para petani yang menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 250 orang dan terus bertambah. Pihak kepolisian memerlukan dokumen lengkap dari para korban untuk mempercepat proses penyelidikan.

Proses penyelidikan akan dilakukan setelah dokumen laporan dari para petani dikumpulkan dan diteliti. Petani yang menjadi korban diminta untuk melapor ke posko pengaduan di kecamatan masing-masing atau Polsek terdekat, dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Lebih dari 250 petani di Cianjur menjadi korban manipulasi data pinjaman. Mereka terbebani tunggakan ke bank meskipun tidak pernah menerima bantuan permodalan. Akibatnya, para petani mengalami kerugian finansial yang signifikan, mencapai puluhan juta rupiah per orang. Polisi berharap dengan dibukanya posko pengaduan, para petani dapat dengan mudah melaporkan kasus ini dan mendapatkan keadilan.

AKP Tono Listianto menekankan pentingnya dokumen lengkap bagi para pelapor untuk mempercepat proses penyelidikan. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bukti penting dalam mengungkap kasus manipulasi data ini. Polisi berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan bagi para korban.

Anggota DPR RI, Kamrussamad, turut serta dalam penanganan kasus ini. Beliau menyatakan akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memanggil bank yang terlibat dalam pencairan bantuan fiktif tersebut. Hal ini penting untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus manipulasi data ini.

Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat akan dilakukan untuk memanggil bank yang terlibat dalam pencairan bantuan fiktif kepada para petani di Cianjur. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan ditelusuri perannya dalam kasus ini. Penelusuran menyeluruh diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para petani.

Kamrussamad menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para petani yang menjadi korban. Mereka tidak pernah menerima bantuan permodalan, namun harus menanggung tunggakan ke bank beserta bunganya. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memberikan keadilan bagi para korban.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan ratusan petani yang dirugikan akibat manipulasi data pinjaman. Pembukaan posko pengaduan diharapkan dapat membantu para korban untuk melaporkan kasusnya dan mempercepat proses penyelidikan. Koordinasi dengan OJK dan Himbara juga menjadi langkah penting dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memberikan keadilan bagi para petani yang dirugikan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan petani yang menjadi korban:

• Melaporkan ke posko pengaduan di kecamatan atau Polsek terdekat.
• Membawa dokumen lengkap sebagai bukti pendukung laporan.
• Menunggu proses penyelidikan dan pengembangan kasus oleh pihak kepolisian.

Semoga dengan adanya upaya-upaya ini, para petani yang menjadi korban dapat mendapatkan keadilan dan kasus manipulasi data ini dapat segera terungkap dan dituntaskan.