LIVE

Polri Selidiki Korupsi Pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF: Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Polri resmi selidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT DST dan PT MIF periode 2012-2016, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

konten ai
Polri resmi selidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT DST dan PT MIF periode 2012-2016, dengan potensi kerugian negara yang signifikan. (©© 2025 Antaranews)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) telah memulai penyelidikan atas dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pemberian dana oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) antara tahun 2012 hingga 2016. Kasus ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Proses penyidikan sedang berjalan untuk mengungkap para tersangka dan mengembalikan kerugian negara.

Irjen Pol. Cahyono Wibowo, Kepala Kortastipidkor Polri, menegaskan komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional. Menurutnya, penyelidikan bermula dari temuan penyimpangan dalam prosedur pemberian pembiayaan oleh LPEI. Akibatnya, dana yang diberikan digunakan untuk tujuan di luar peruntukannya, menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Polri akan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan transparan.

Penyidik menemukan bahwa LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST yang melanggar prosedur, mengakibatkan kredit macet mencapai Rp45 miliar dan US$4,125 juta dari tahun 2012 hingga 2014. Selanjutnya, melalui skema novasi, PT MIF mengambil alih kewajiban PT DST. Namun, dana yang diterima PT MIF juga disalahgunakan, sebagian besar digunakan untuk membayar utang PT DST dan kepentingan lain di luar tujuan awal pemberian kredit.

LPEI kemudian menyalurkan pembiayaan kepada PT MIF sebesar US$47,5 juta dari tahun 2014 sampai 2016. Prosesnya sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran aturan, termasuk analisis kredit yang tidak tepat dan minimnya pengawasan penggunaan dana. Alhasil, PT MIF mengalami kebangkrutan dan gagal membayar utang kepada LPEI senilai US$43,6 juta pada tahun 2022. Situasi ini semakin menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Polri telah memeriksa 27 saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, termasuk perjanjian kredit dan hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan. Untuk menelusuri lebih lanjut dugaan pencucian uang, penyidik berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat memperkuat proses pengungkapan kasus dan pemulihan aset negara.

Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat. Polri berharap kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjaga integritas lembaga keuangan negara. Komitmen untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan memulihkan keuangan negara ditekankan oleh pihak berwenang.

Dengan penyelidikan yang menyeluruh dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan kasus dugaan korupsi ini dapat terungkap tuntas. Pemulihan aset negara menjadi fokus utama dalam proses penyidikan ini, sekaligus sebagai langkah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
Polri Selidiki Korupsi Proyek Pabrik Gula PTPN XI, Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Korps Kriminalitas Khusus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi proyek pengembangan Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI senilai Rp716,6 miliar, yang diduga merugikan keuangan negara.

konten ai
Polri Tetap Usut Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Polri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng terus berlanjut, meskipun tersangka mengajukan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

Korupsi
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp988,5 Miliar?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai kurang lebih Rp988,5 miliar, yang melibatkan direksi LPEI dan PT Petro Energy.

#planetantara
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp988,5 Miliar?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai kurang lebih Rp988,5 miliar, yang melibatkan direksi LPEI dan PT Petro Energy.

#planetantara
KPK Optimis Pulihkan Kerugian Negara Rp988,5 Miliar dari Kasus Korupsi LPEI

KPK optimistis akan memulihkan kerugian negara sebesar Rp988,5 miliar akibat kasus korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang melibatkan lima tersangka.

#planetantara
Kejari Pidie Periksa 28 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Bahan Kimia Rp4 Miliar

Kejari Pidie telah memeriksa 28 saksi terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perumda Tirta Mon Krueng Baro dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar lebih.

#planetantara
Dugaan Korupsi Hibah PAUD Papua Selatan Rp6 Miliar, Polisi Periksa 12 Saksi

Polres Merauke selidiki dugaan korupsi dana hibah PAUD Papua Selatan tahun 2023 senilai Rp6 miliar, dengan kerugian negara ditaksir Rp4,6 miliar dan Sekretaris PAUD diduga sebagai tersangka.

#planetantara
KPK Periksa PNS DPR Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua PNS Setjen DPR dan Sekretaris Jenderal DPR terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020, dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah.

Sumber Antara
Korupsi Aset KAI Rp35,49 Miliar: Dua Tersangka Ditahan di Medan

Kejari Medan menetapkan dua tersangka korupsi penguasaan aset PT KAI senilai Rp35,49 miliar lebih, dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

#planetantara
Kasus Korupsi Dana Desa Supiori Rp4,6 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Biak terima SPDP kasus dugaan korupsi dana desa Kampung Ineki, Supiori, senilai Rp4,6 miliar yang telah naik ke tahap penyidikan oleh Polres Supiori, dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih.

hukum
Kejari Pidie Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Air Minum Rp4 Miliar

Kejari Pidie telah memeriksa 20 saksi terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perumda Tirta Mon Krueng Baro senilai Rp4 miliar, menetapkan tiga tersangka, dan menyita aset Rp1,4 miliar lebih.

Korupsi
Polres Bima Tunggu Audit BPKP Kasus Korupsi KUR Rp39 Miliar

Proses hukum kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Rp39 miliar di Bima Kota masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan.

Korupsi
Kejari Pidie Sita Rp1,4 Miliar Terkait Korupsi Bahan Kimia di Perusahaan Air Minum

Kejaksaan Negeri Pidie menyita Rp1,4 miliar lebih terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro tahun 2020-2023, dengan tiga tersangka ditetapkan dan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Korupsi