Polri Selidiki Korupsi Proyek Pabrik Gula PTPN XI, Kerugian Negara Miliaran Rupiah
Korps Kriminalitas Khusus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi proyek pengembangan Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI senilai Rp716,6 miliar, yang diduga merugikan keuangan negara.
Korupsi Proyek Pabrik Gula PTPN XI: Investigasi Mendalam oleh Polri
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Kriminalitas Khusus (Kortastipidkor) Bareskrim saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Assembagoes di Situbondo, milik PTPN XI. Dugaan korupsi ini terungkap setelah ditemukan sejumlah penyimpangan dalam proyek bernilai fantastis tersebut.
Irjen Pol. Cahyono Wibowo, Kakortastipidkor Polri, menyatakan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Proyek pengembangan PG Assembagoes, yang dicanangkan sebagai program strategis BUMN pada 2016, mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp60 miliar dan pinjaman lebih dari Rp462 miliar. Total nilai proyek mencapai Rp716,6 miliar.
Kejanggalan dalam Proyek: Kinerja Kontraktor dan Kegagalan Target
Irjen Cahyono mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Kontraktor utama proyek, KSO Wika-Barata-Multinas, diduga tidak melibatkan ahli teknologi gula. Akibatnya, proyek gagal memenuhi sejumlah target teknis. Kapasitas giling jauh di bawah target, kualitas gula di bawah standar, dan produksi listrik untuk ekspor tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara.
PTPN XI akhirnya memutuskan kontrak dengan KSO Wika-Barata-Multinas pada 2022 karena kegagalan memenuhi persyaratan kontrak. Menariknya, pembayaran yang telah dilakukan oleh PTPN XI kepada kontraktor mencapai 99,3% dari total nilai kontrak.
Proses Penyidikan dan Langkah Selanjutnya
Penyidik Kortastipidkor telah memeriksa 49 saksi dari berbagai pihak terkait, termasuk PTPN XI dan KSO Wika-Barata-Multinas. Proses penyidikan akan terus berlanjut sesuai prosedur hukum, dengan koordinasi bersama jaksa penuntut umum dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelesaian kasus yang transparan dan akuntabel. Polri berkomitmen mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan memastikan kerugian negara dapat dipulihkan.
Kasus ini menjadi sorotan mengingat besarnya dana negara yang terlibat. Polri menekankan komitmennya untuk menindak tegas pelaku korupsi dan melindungi aset negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam penanganan kasus ini agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.