Polri Temukan Unsur Pidana Pemalsuan 201 SHGB di Bekasi

Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan pemalsuan 201 SHGB di Desa Huripjaya, Bekasi, dan akan segera meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus dugaan pemalsuan 201 surat hak guna bangunan (SHGB) di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terungkap setelah penyelidikan atas laporan informasi (LI) yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan polisi (LP). Polri menyatakan telah mengidentifikasi tersangka, namun proses pembuktian masih terus berlanjut, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, serta pengujian laboratorium.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan keyakinannya bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atau pidana terkait 201 SHGB atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN) yang diduga dipalsukan antara tahun 2007 hingga 2015. Ia menjelaskan bahwa proses pembuktian kasus pemalsuan membutuhkan waktu dan berbagai tahapan, termasuk koordinasi dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak.

Penemuan dugaan pemalsuan SHGB di Desa Huripjaya ini berawal dari penyelidikan kasus serupa di Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, yang melibatkan dugaan pemalsuan 93 surat hak milik (SHM). Kedekatan lokasi kedua desa tersebut menjadi titik awal terungkapnya kasus ini. Penyidik telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk dari lembaga, instansi, perangkat desa, dan masyarakat, serta meminta klarifikasi dari pihak PT MAN.

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait dugaan pemalsuan 201 SHGB di Desa Huripjaya. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, serta pengujian laboratorium untuk memastikan keabsahan dokumen yang disita.

Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa penyidik telah mengidentifikasi beberapa suspek tersangka. Namun, proses penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum menetapkan tersangka secara resmi. Hal ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan putusan yang adil.

Proses hukum yang teliti dan berhati-hati ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka dan proses peradilan selanjutnya. Polri berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini.

Penyidik telah melakukan serangkaian langkah untuk mengungkap kasus ini. Mereka telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan bukti sebelum menetapkan tersangka.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk ahli dan laboratorium forensik, untuk menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum.

Pihak PT MAN juga telah dimintai klarifikasi terkait dugaan pemalsuan SHGB. Klarifikasi ini merupakan bagian penting dari proses penyelidikan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kasus tersebut.

Proses penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan di bidang pertanahan. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan proses yang transparan dan akuntabel.

Kasus dugaan pemalsuan 201 SHGB di Desa Huripjaya, Bekasi, menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan pertanahan. Proses penyelidikan yang teliti dan berhati-hati, termasuk pemeriksaan saksi, koordinasi dengan berbagai pihak, dan pengujian laboratorium, akan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.