Polri Temukan Unsur Pidana Pemalsuan 201 SHGB di Bekasi

Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan pemalsuan 201 SHGB di Desa Huripjaya, Bekasi, dan akan segera meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus dugaan pemalsuan 201 Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perbuatan melawan hukum ini diduga dilakukan oleh PT Mega Agung Nusantara (MAN) antara tahun 2007 hingga 2015. Kasus ini terungkap saat penyidik menyelidiki kasus serupa di Desa Segarajaya, yang berlokasi tak jauh dari Desa Huripjaya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan keyakinan atas adanya tindak pidana dalam kasus ini. Meskipun penyelidikan berawal dari laporan informasi (LI), Dittipidum telah memutuskan untuk membuat laporan polisi (LP) dan akan segera meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam mengusut tuntas kasus pemalsuan SHGB tersebut.

Brigjen Pol. Djuhandhani juga mengungkapkan bahwa penyidik telah mengidentifikasi beberapa suspek tersangka. Namun, proses penyelidikan masih terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Proses pembuktian kasus pemalsuan ini membutuhkan waktu dan ketelitian, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak dan hasil uji laboratorium untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka.

Penyidik Dittipidum telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan, termasuk memeriksa 12 orang saksi. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, meliputi lembaga, instansi, perangkat desa, dan masyarakat setempat yang terkait dengan kasus dugaan pemalsuan SHGB ini. Pemeriksaan saksi-saksi ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyidikan.

Selain memeriksa saksi, pihak PT Mega Agung Nusantara (MAN) juga telah dimintai klarifikasi terkait dugaan pemalsuan SHGB tersebut. Klarifikasi ini penting untuk melengkapi informasi dan bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Proses ini menunjukkan komitmen Polri untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan transparan.

Proses pembuktian kasus pemalsuan ini, menurut Brigjen Pol. Djuhandhani, membutuhkan waktu dan ketelitian. "Pembuktian terkait perkara pemalsuan dan lain sebagainya itu tidak seperti membalik sebuah tangan. Ada proses-proses yang harus kita ikuti. Banyak koordinasi ataupun minta keterangan-keterangan baik itu ahli ataupun hasil-hasil uji laboratorium yang nantinya kita bisa mengenakan kepada tersangka," ujarnya.

Dugaan pemalsuan 201 SHGB ini berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan kepemilikan lahan di Desa Huripjaya. Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum yang sistematis. Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas dari Polri dalam mengusut kasus ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar penetapan tersangka dan proses hukum selanjutnya.

Dengan ditemukannya unsur pidana dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Polri akan terus berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum di bidang pertanahan.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Proses ini akan melibatkan berbagai ahli dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.