Presiden Prabowo: Aksi Mahasiswa Wajar, Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Beasiswa

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menilai aksi mahasiswa sebagai hal wajar dalam demokrasi, dan kebijakan efisiensi pemerintah tidak akan mengurangi anggaran beasiswa.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang tengah berlangsung. Presiden menilai aksi tersebut sebagai hal yang wajar dalam konteks negara demokrasi. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Selasa lalu, menekankan pentingnya kebebasan berekspresi.

Meskipun mendukung hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, Mensesneg Prasetyo Hadi juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menerima dan mencermati informasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya menghindari kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak akurat.

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg, menyampaikan pesan Presiden. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang menghargai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi.

Mensesneg juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengklarifikasi kebijakan efisiensi pemerintah yang tengah menjadi sorotan. Ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut sama sekali tidak akan memengaruhi anggaran untuk beasiswa, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), atau berujung pada pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tegas Mensesneg.

Prasetyo Hadi menjelaskan lebih lanjut bahwa semangat efisiensi yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk memangkas pengeluaran negara yang tidak produktif. Ia mencontohkan seminar, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan acara-acara seremonial yang dianggap kurang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi. Pernyataan ini menekankan prioritas pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan konfirmasi terkait hal ini. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Jumat, 14 Februari 2024, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran untuk beasiswa KIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, turut memberikan pernyataan senada. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi," tegas Presiden. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat.