Program Makan Bergizi Gratis: Diselenggarakan Secara Pusat dan Dianggarkan Melalui APBN

Wamendagri Bima Arya menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dibiayai APBN, bukan APBD, dan meminta pemerintah daerah fokus pada ekosistem ekonomi lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan klarifikasi terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungannya ke Manado pada Kamis, 13 Maret, Wamendagri menegaskan bahwa seluruh biaya program MBG dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan ini disampaikan Wamendagri sebagai respons atas pertanyaan dari sejumlah kepala daerah terkait alokasi anggaran MBG. Awalnya, program ini dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam biaya tidak terduga APBD. Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar program MBG terpusat dan seluruhnya dibiayai oleh APBN. "Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD," tegas Wamendagri Bima Arya.

Dengan demikian, dana yang sebelumnya direncanakan untuk MBG dalam APBD daerah dapat dialihkan untuk keperluan lain, misalnya peningkatan infrastruktur sekolah. Wamendagri mencontohkan kasus Kota Surabaya yang awalnya mengalokasikan Rp1 triliun untuk MBG, namun kemudian dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, seperti ruang kelas dan toilet.

Meskipun pendanaan MBG berasal dari APBN, peran pemerintah daerah tetap sangat penting. Wamendagri menekankan bahwa tugas kepala daerah adalah memastikan terwujudnya ekosistem ekonomi yang menguntungkan pelaku usaha lokal. "Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda," jelasnya. Hal ini mencakup koordinasi antara penyedia bahan makanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.

Oleh karena itu, Wamendagri kembali meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk mensukseskan program MBG. Beliau menyadari bahwa keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid antar berbagai pihak. "Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung," ujarnya. Wamendagri berharap adanya koordinasi yang erat dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dengan program Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat.

Wamendagri juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program MBG berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat yang seluruhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah daerah diharapkan mendukung penuh program ini dengan fokus pada optimalisasi ekosistem ekonomi lokal dan memastikan terjalinnya koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait. Dengan kolaborasi yang kuat, program ini diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.