Program Makan Bergizi Gratis Sumenep Ditunda, Bukan Dihentikan

Kepala BGN klarifikasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep hanya ditunda sementara karena kendala teknis, bukan dihentikan, dan akan kembali berjalan besok.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Beredar kabar penundaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, memicu keprihatinan. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak dihentikan, melainkan hanya ditunda sementara karena kendala teknis internal. Program MBG dijadwalkan kembali berjalan pada Selasa, 18 Februari 2024.

"Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks," tegas Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Pernyataan ini langsung membantah isu yang beredar luas di media massa terkait penghentian program MBG di SDN Pandian I, Kusniah, Sumenep.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengonfirmasi penundaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penundaan sementara disebabkan oleh kesalahan teknis internal penyelenggara program. Dengan demikian, masyarakat dapat bernapas lega karena program yang sangat dibutuhkan ini akan segera kembali berjalan normal.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penerima MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025. Untuk mencapai target tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran yang signifikan. Dadan menjelaskan bahwa dibutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan mulai September 2025.

"Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun," papar Dadan.

Terkait pengelolaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga terkait. Upaya ini difokuskan pada proses pinjam-pakai lahan, sebagai alternatif yang lebih efisien daripada pembelian lahan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola," jelas Dadan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperlancar dan memperluas jangkauan program MBG.

Penundaan sementara Program MBG di Sumenep dikarenakan masalah teknis internal dan bukan penghentian permanen. Program ini akan kembali berjalan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah juga terus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan perluasan program MBG di masa mendatang.