Program Makan Bergizi Mandek, Wali Kota Yogyakarta Segera Koordinasi Pusat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kotagede, Yogyakarta terhenti; Wali Kota Yogyakarta akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Yogyakarta, 4 Mei 2024 - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat mendadak terhenti di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap ribuan siswa. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bergerak cepat menanggapi permasalahan ini dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Informasi mengenai terhentinya program MBG ini telah sampai kepada Wali Kota Hasto. Beliau mengungkapkan, "Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya." Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 4 Mei 2024, di Yogyakarta. Hasto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis, tengah mengkaji persoalan teknis yang terjadi di lapangan.

Terhentinya program MBG di Kotagede berdampak pada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah di wilayah tersebut. Distribusi makanan dari program MBG dilaporkan terhenti sejak beberapa pekan terakhir. Wali Kota Hasto, selain berkoordinasi dengan pusat, juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima bersama Dandim. "Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci penyebab penghentiannya. Budi menambahkan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

Pemkot Yogyakarta, menurut Budi, hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti menentukan sekolah mana saja yang menerima bantuan dan jumlah muridnya. "Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," jelasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya penyelesaian masalah sepenuhnya bergantung pada koordinasi dan tindakan dari pemerintah pusat.

Meskipun Pemkot Yogyakarta tidak memiliki wewenang langsung atas pelaksanaan MBG, kepedulian Wali Kota Hasto terhadap nasib para siswa yang terdampak sangat terlihat. Langkah cepat beliau untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk memastikan program MBG dapat kembali berjalan dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah di Kotagede.

Terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kotagede menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak sekolah. Asupan gizi yang terganggu dapat berdampak negatif pada proses belajar dan pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah pusat, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat segera menyelesaikan kajian teknis dan menemukan solusi yang tepat agar program MBG dapat dilanjutkan kembali. Transparansi informasi kepada publik juga penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan masyarakat. Selain itu, perlu dikaji ulang mekanisme distribusi dan pengawasan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya memastikan keberlanjutan program-program kesejahteraan sosial, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait sangat krusial untuk keberhasilan program-program tersebut.

Ke depannya, diharapkan adanya mekanisme yang lebih efektif dan responsif dalam menangani kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini akan memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi para siswa yang membutuhkan.