Revisi Perpres 80/2024: Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu putusan final MK, sementara kepala daerah lainnya dilantik serentak pada 6 Februari 2025.

DPR RI menegaskan tidak ada rencana menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, sementara Mendagri mengusulkan tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menargetkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 selesai sebelum 6 Februari 2025, sebagai dasar hukum pelantikan serentak di Jakarta.

Mendagri Tito Karnavian menargetkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 selesai sebelum 6 Februari 2025, sebagai dasar hukum pelantikan serentak di Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 6 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024, yang akan dilakukan dalam tiga tahap.

Wamendagri Bima Arya melaporkan bahwa 944 kepala dan wakil kepala daerah terpilih telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pelantikan serentak pada 20 Februari 2025, sementara 17 lainnya masih dalam proses.

Wamendagri Bima Arya mengumumkan 40 pemateri, termasuk menteri Kabinet Indonesia Maju dan Lemhannas, akan memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih di Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah serentak pada 6 Februari 2025 mengacu pada UU Pilkada, meskipun ada beberapa daerah yang masih dalam proses hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan ekonomi daerah.

KPU RI telah menyelesaikan tugasnya dalam Pilkada Serentak 2024, dan pelantikan 505 kepala daerah terpilih kini menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan rencana retret di Akmil Magelang pada Februari 2025.

Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota NTB periode 2025-2030 menunggu revisi Perpres terkait tata cara pelantikan kepala daerah, setelah Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan serentak pada 6 Februari 2025.

Komisi II DPR akan rapat dengan Mendagri dan lembaga pemilu pada 3 Februari 2025 untuk membahas perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, menyusul percepatan putusan MK.

Pemerintah dan DPR sepakat melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Februari 2025, dengan tanggal fleksibel untuk mengantisipasi kendala tak terduga.

Mendagri Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 ke DPR, mempertimbangkan sengketa Pilkada di MK dan UU Pilkada.