RI-Norwegia Bahas Kerja Sama Rehabilitasi Mangrove: Demak Jadi Pilot Project

Indonesia dan Norwegia berencana menjalin kerja sama rehabilitasi mangrove untuk mengatasi abrasi di pesisir, dimulai dengan proyek percontohan di Demak, Jawa Tengah.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI, Diaz Hendropriyono, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membahas potensi kerja sama rehabilitasi mangrove dalam upaya menghadapi abrasi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Pertemuan bilateral ini berlangsung pada Rabu di Kantor KLH, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan berbagai hal, termasuk pembangunan perdagangan karbon di Indonesia dan upaya rehabilitasi mangrove. Wamen LH Diaz menjelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah penggunaan mangrove untuk mengatasi abrasi tanah, khususnya di pesisir utara Indonesia. "Terkait mangrove tadi dijelaskan oleh salah satu deputi kita untuk bicara mengenai adanya mangrove, untuk menghadapi abrasi tanah, khususnya di pesisir, di pantai utara," kata Wamen LH Diaz kepada media usai pertemuan.

Lebih lanjut, Wamen LH Diaz menjelaskan bahwa rencana kerja sama ini akan dimulai dengan proyek percontohan di Demak, Jawa Tengah. Wilayah ini dipilih karena mengalami abrasi yang cukup signifikan. Suksesnya proyek percontohan di Demak akan menjadi langkah awal untuk memperluas program rehabilitasi mangrove ke 33 provinsi di Indonesia. "Jadi pilot project itu di Demak ya, di salah satu desa di sana, dan kalau itu berhasil nanti pilot project itu akan kita lanjutkan ke 33 provinsi," jelasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan penanaman mangrove seluas 700 hingga 800 hektare di Kabupaten Demak. Program ini, yang dicanangkan oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq pada Desember 2024, akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dan akan dipantau langsung oleh KLH selama tiga tahun. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

Program rehabilitasi mangrove di Demak merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Proyek ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan mata pencaharian dan pelestarian ekosistem.

Keberhasilan proyek percontohan ini sangat penting, karena akan menentukan keberlanjutan program rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap kerja sama dengan Norwegia dapat memberikan dukungan teknis dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2024, Indonesia memiliki luas mangrove mencapai 3.440.464 hektare, atau sekitar 23 persen dari total luas mangrove dunia. Dari jumlah tersebut, 2,7 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 701 ribu hektare berada di luar kawasan hutan.

Papua, Kalimantan, dan Sumatera merupakan tiga pulau di Indonesia yang memiliki luas mangrove terbesar. Potensi ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan program rehabilitasi mangrove dan kerja sama internasional.

Kerja sama dengan Norwegia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengelolaan mangrove, termasuk dalam hal teknologi, pendanaan, dan transfer pengetahuan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Proyek percontohan di Demak akan menjadi tolok ukur keberhasilan program ini.

Pemerintah Indonesia optimistis bahwa kerja sama dengan Norwegia akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia. Upaya rehabilitasi mangrove ini tidak hanya untuk mengatasi abrasi, tetapi juga untuk menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.