Rp10 Triliun Anggaran IKN Dibuka, Pembangunan Infrastruktur Dilanjutkan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali dilanjutkan setelah anggaran Rp10 triliun lebih yang sebelumnya diblokir, kini telah dibuka, memungkinkan kelanjutan pembangunan infrastruktur penting.

Jakarta, 23 April 2024 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali berlanjut setelah otoritas berwenang membuka blokir anggaran senilai lebih dari Rp10 triliun. Hal ini diumumkan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memberikan angin segar bagi proyek ambisius tersebut. Pembukaan blokir anggaran ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti.

Pengumuman tersebut disampaikan Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers daring terkait penyelenggaraan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8) yang akan berlangsung di IKN pada 1-3 Agustus 2025. Konferensi pers ini menjadi wadah untuk menyampaikan kabar baik sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN.

"Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya," jelas Basuki. Pernyataan ini memastikan bahwa pembangunan IKN yang sempat terhambat karena masalah anggaran, kini dapat kembali berjalan sesuai rencana.

Pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 yang belum rampung akan segera dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur krusial. Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid raya, sistem pengelolaan air limbah, dan sejumlah ruas jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Selain Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membangun lima tower rusun tambahan untuk menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi para pekerja dan aparatur di IKN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, kini telah dibuka. Beberapa paket pekerjaan telah dilelang, dan ditargetkan pada pertengahan Mei akan dilakukan penandatanganan kontrak untuk pembangunan jalan-jalan di kawasan KIPP 1A, 1B, dan 1C.

Otorita IKN juga akan fokus pada penataan kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah proses tender selesai, OIKN akan melanjutkan pelelangan tender untuk pembangunan gedung lembaga yudisial dan legislatif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Tidak hanya mengandalkan APBN, pembangunan IKN juga melibatkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek KPBU ini bernilai total Rp132 triliun dan melibatkan investor dalam dan luar negeri, termasuk dari Malaysia dan China. Keterlibatan investor asing ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap proyek IKN.

"Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi," tegas Basuki. Pernyataan ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan IKN tepat waktu.

Dengan dibukanya blokir anggaran dan dimulainya kembali berbagai proyek infrastruktur, pembangunan IKN memasuki babak baru yang menjanjikan. Kehadiran investor asing dan kerjasama antar kementerian semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan kota masa depan yang modern dan berkelanjutan.