Rupiah Melemah: Perang Dagang AS Ancam Stabilitas Ekonomi?

Kekhawatiran investor terhadap perang dagang antara AS, Kanada, dan Meksiko menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga 93 poin pada Selasa.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah signifikan pada Selasa, 25 Februari, di tengah kekhawatiran investor akan meningkatnya ketegangan perang dagang. Pelemahan ini mencapai 93 poin atau 0,57 persen, menutup perdagangan pada angka Rp16.371 per dolar AS, turun dari Rp16.278 per dolar AS di sesi sebelumnya. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga ikut melemah ke level Rp16.316 per dolar AS dari Rp16.303 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah ini dipicu oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menegaskan rencana pengenaan tarif 25 persen terhadap impor dari Kanada dan Meksiko akan tetap sesuai jadwal. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran investor akan potensi perang dagang yang lebih luas dan berdampak negatif pada perekonomian global, termasuk Indonesia.

Pernyataan Trump ini muncul setelah sebelumnya ia menandatangani perintah eksekutif pada awal Februari 2025 untuk mengenakan tarif tersebut, namun kemudian menunda pemberlakuannya selama 30 hari. Keputusan Trump untuk melanjutkan rencana tarif tersebut memicu spekulasi tentang kemungkinan retaliasi dari Kanada dan Meksiko, yang dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi perang dagang.

Lukman Leong menambahkan bahwa meskipun pengenaan tarif tambahan 10 persen AS terhadap China dinilai relatif lunak, dan retalisasi China yang terbatas pada impor senilai 6 miliar dolar AS dianggap sebagai reaksi simbolik, kekhawatiran atas perang dagang antara AS, Kanada, dan Meksiko tetap menjadi faktor utama pelemahan rupiah. "Dikhawatirkan kedua negara tersebut akan meretaliasi dan menyulut perang dagang (dengan AS). Walau dikonfirmasikan Trump 25 persen tarif terhadap Kanada dan Meksiko akan sesuai jadwal, namun segalanya masih terbuka dari Trump untuk negosiasi," ujar Lukman.

Ia menilai bahwa ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan AS menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan global. Investor cenderung lebih berhati-hati dan mengurangi investasi di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang membuat permintaan dolar AS meningkat dan menyebabkan rupiah melemah.

Situasi ini diperparah oleh potensi dampak negatif perang dagang terhadap pertumbuhan ekonomi global. Jika perang dagang meluas dan berdampak signifikan pada perekonomian global, Indonesia sebagai negara yang terintegrasi dengan ekonomi global berpotensi mengalami penurunan ekspor dan investasi asing langsung (FDI).

Kondisi ini tentunya akan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter Indonesia tentu perlu memiliki strategi untuk mengantisipasi pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, mengelola cadangan devisa secara prudent, dan mengkomunikasikan kebijakan moneter secara transparan dan konsisten.

Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan meningkatkan investasi domestik. Dengan demikian, perekonomian Indonesia akan lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk dampak negatif perang dagang.

Penting bagi pemerintah dan BI untuk terus memantau perkembangan situasi global dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam.

Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang terukur, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pelemahan rupiah yang terjadi pada Selasa lalu merupakan cerminan dari kekhawatiran investor global terhadap dampak perang dagang. Perkembangan situasi ini perlu dipantau secara ketat oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk mengambil langkah antisipasi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.