RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

#konten ai
Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 17 Februari 2024 - RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mendapat lampu hijau untuk dibahas lebih lanjut. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk membawa RUU ini ke Rapat Paripurna DPR, yang dijadwalkan pada Selasa, 18 Februari 2024. Keputusan ini diambil setelah rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta.

Tujuan dan Latar Belakang Revisi

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan persetujuan atas pembahasan lebih lanjut RUU Minerba ini. RUU ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan meliputi BUMN, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, koperasi, perguruan tinggi, usaha kecil dan menengah (UKM), dan perseorangan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili pemerintah, juga menyatakan dukungan penuh terhadap RUU ini dan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.

Revisi UU Minerba ini bukan tanpa alasan. Undang-Undang Minerba sebelumnya telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dan dua di antaranya dikabulkan dengan syarat. Oleh karena itu, revisi ini menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Perubahan Substansial dalam RUU Minerba

Selain merevisi poin-poin yang diperintahkan oleh MK, DPR juga menambahkan beberapa substansi baru ke dalam draf RUU Minerba. Penambahan ini didasarkan pada kebutuhan hukum yang dinilai mendesak. Salah satu perubahan signifikan adalah revisi Pasal 51, dengan penambahan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas”. Perubahan ini membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan prioritas dalam pengelolaan sumber daya minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c.

Tidak hanya itu, DPR juga menambahkan Pasal 51A yang baru. Pasal ini memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk turut serta mengelola tambang. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri pertambangan, serta meningkatkan kualitas riset dan pengembangan di sektor ini.

Dampak dan Harapan

Dengan disetujuinya RUU Minerba ini untuk dibawa ke Paripurna DPR, diharapkan akan segera tercipta payung hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan terkini. Revisi ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap putusan MK. Proses selanjutnya akan diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan terwujudnya tujuan mulia dari revisi UU Minerba ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Proses legislasi ini menunjukkan komitmen DPR dan Pemerintah untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya revisi ini, diharapkan sektor pertambangan di Indonesia akan semakin maju dan berkeadilan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

#konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

#konten ai
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

RUU Minerba
DPR Bahas Tim Pengawas dan Revisi UU Minerba

DPR menggelar rapat paripurna membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran dan penanggulangan bencana, serta revisi Undang-Undang Minerba, memastikan kuorum terpenuhi.

DPR
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

#konten ai
DPR Sepakati RUU BUMN: Lanjut Paripurna untuk Pengesahan

DPR RI menyetujui pembahasan RUU Perubahan Ketiga UU BUMN untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, setelah melalui serangkaian rapat kerja dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri BUMN dan para pakar.

#konten ai