RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba, perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarmo, menjelaskan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat lalu. Pernyataan ini disampaikan terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Selain peran kampus, DIM RUU Minerba juga membahas kepastian tata ruang agar tidak berubah setelah izin tambang diberikan. Tri Winarmo menekankan pentingnya kepastian ini untuk mencegah ketidakadilan bagi pihak-pihak yang telah mendapatkan izin tambang. "Mosok sekarang ada tambang, terus kemudian tata ruang diubah. Kan kasihan," ujarnya.

RUU Minerba juga membahas entitas tambahan yang diprioritaskan dalam pemberian izin tambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan telah menjadi prioritas. Namun, revisi RUU Minerba menambahkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan perguruan tinggi sebagai prioritas tambahan.

Revisi UU Minerba yang keempat ini bersifat kumulatif terbuka, mengingat Undang-Undang Minerba sebelumnya telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dua putusan dikabulkan secara bersyarat. DPR melakukan revisi untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Namun, DPR juga menambahkan substansi lain ke dalam draf RUU Minerba, yang dianggap sebagai kebutuhan hukum. Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas” pada Pasal 51, yang kemudian mengatur pemberian prioritas kepada ormas keagamaan pada Pasal 51 ayat (3) huruf c. Pasal baru, Pasal 51A, juga ditambahkan untuk mengatur peluang perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

Meskipun perguruan tinggi diberikan peluang dalam pengelolaan tambang, penting untuk memahami bahwa mereka hanya akan berperan sebagai penerima manfaat. Mereka tidak akan menjadi pemegang IUP. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, mencegah potensi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa manfaat tambang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk sektor pendidikan.

Dengan demikian, revisi RUU Minerba ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk memberikan kesempatan bagi UKM dan perguruan tinggi untuk terlibat dalam sektor pertambangan, namun tetap memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sistem ini dirancang untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat dinikmati secara luas dan merata.

Kejelasan peran perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang IUP, menjadi poin penting dalam revisi ini. Hal ini memastikan bahwa proses pengelolaan tambang tetap terkontrol dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada publik mengenai substansi revisi RUU Minerba ini, agar masyarakat memahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman mengenai peran berbagai pihak dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi RUU Minerba yang baru.