Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
DPR RI Libatkan Masyarakat dalam Revisi UU Pemilu Pasca Penghapusan Presidential Threshold

DPR RI akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi UU Pemilu setelah penghapusan presidential threshold.

DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Transparan dan Akuntabel

Komisi II DPR berkomitmen pada partisipasi bermakna dalam revisi UU Pemilu pasca putusan MK yang menghapus presidential threshold, dengan transparansi dan akuntabilitas dijamin melalui siaran langsung rapat.

MahkamahKonstitusi
Pemerintah Ikuti Rekomendasi MK Soal Revisi UU Pemilu Pasca-Putusan Presidential Threshold

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan mengikuti arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi UU Pemilu pasca dihapuskannya presidential threshold, termasuk memperhatikan pedoman rekayasa konstitusional yang diberikan MK.

Mahkamah Konstitusi
Pemerintah Ikuti Rekomendasi MK Soal Revisi UU Pemilu Pasca-Putusan Presidential Threshold

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan mengikuti arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi UU Pemilu pasca dihapuskannya presidential threshold, termasuk memperhatikan pedoman rekayasa konstitusional yang diberikan MK.

Mahkamah Konstitusi
Perludem Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai

Perludem mendesak agar pembahasan RUU Pemilu segera dimulai untuk memastikan pembahasan substansial dan partisipasi semua pihak, sekaligus mengkritisi kebiasaan DPR yang tergesa-gesa dalam membahas RUU, yang berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat.

RUUPemilu
NasDem Nilai Penghapusan Presidential Threshold Tidak Tepat

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai penghapusan presidential threshold oleh MK berpotensi menimbulkan masalah baru dalam demokrasi Indonesia, meskipun ia mengakui hak setiap orang untuk mencalonkan diri.

konten ai
DPR Pastikan RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Luas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memastikan penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Pemilu akan melibatkan partisipasi publik secara luas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

#planetantara
DPR RI Setujui RUU KUHAP sebagai Usul Inisiatif: Siap Berlaku 2026

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR, ditargetkan berlaku seiring KUHP baru pada Januari 2026.

#planetantara
Rp1,1 Miliar Dana Hibah untuk Partai Politik di Pasaman, Sumbar

Pemkab Pasaman mengalokasikan Rp1,1 miliar sebagai dana hibah untuk delapan partai politik di DPRD Pasaman periode 2024-2029, dengan alokasi berbeda berdasarkan perolehan suara, untuk pendidikan politik dan administrasi partai.

konten ai
RUU Pemilu: DPR Bahas Ulang dari Awal, Pertimbangkan Pilkada Asimetris

DPR RI akan membahas RUU Pemilu dari awal, mempertimbangkan putusan MK, wacana Pilkada oleh DPRD, dan kemungkinan sistem pemilu asimetris.

Sumber Antara
DPR RI Perlu Perubahan Nyata untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mendorong peneliti Formappi Lucius Karus untuk meminta DPR melakukan perubahan nyata dalam kinerja dan tata kelola.

DPR RI
DPRK Biak Tunggu Penetapan KPU untuk Bupati/Wakil Bupati Terpilih

DPRK Biak Numfor menunggu keputusan resmi KPU terkait penetapan bupati dan wakil bupati terpilih setelah MK menolak gugatan PHPU, dengan proses persetujuan di DPRK dibatasi tiga hari setelah penetapan KPU.

Sumber Antara
Seleksi DPRP Papua Pegunungan Jalur Otsus: Transparan dan Sesuai Aturan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua Pegunungan memastikan seleksi 11 kursi DPRP jalur otonomi khusus (otsus) dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, melibatkan panitia independen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Neger

PapuaPegunungan