Sekda DKI Jakarta Klarifikasi Aturan Batasan Waktu Hunian Rusunawa

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menjelaskan bahwa aturan pembatasan waktu hunian di Rusunawa bertujuan untuk mendorong penghuni agar mampu memiliki rumah sendiri, bukan untuk penggusuran.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait aturan pembatasan waktu hunian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Beredar kabar bahwa aturan ini bertujuan untuk mengusir warga penghuni rusunawa. Namun, Marullah menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

Dalam keterangan pers di Balai Kota Jakarta, Marullah menjelaskan bahwa peraturan yang diajukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kepada Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tujuan mulia. Aturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga penghuni rusunawa agar mereka dapat memiliki rumah sendiri di masa mendatang. "Jadi tidak mungkin pemerintah akan mengusir warganya kalau mereka memang sangat butuh," tegas Marullah.

Marullah menekankan bahwa sejak awal pembangunan rusunawa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu warga Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal layak. Pembangunan rusunawa merupakan wujud kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap warga kurang mampu. "Kita menginginkan mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah sejahtera," tambah Marullah.

Ia menjelaskan perbedaan antara rusunawa dan rusunami. Rusunawa, yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, memiliki harga sewa yang jauh lebih terjangkau. Hal ini bertujuan agar penghuni dapat lebih mudah menabung dan mengumpulkan dana untuk membeli rumah sendiri.

Salah satu keuntungan tinggal di rusunawa adalah harga sewanya yang ekonomis. Dengan harga sewa yang terjangkau, penghuni dapat menghemat pengeluaran dan menabung untuk membeli rumah pribadi. "Misalnya kalau dua tahun mungkin belum mengumpulkan tabungan yang besar. Namun, mungkin setelah empat tahun mereka cukup dananya untuk mengincar hunian tertentu," jelas Marullah. Sistem ini dirancang agar penghuni memiliki jangka waktu yang cukup untuk mengumpulkan dana membeli rumah.

Aturan batasan waktu hunian ini, lanjut Marullah, bukanlah untuk mengusir penghuni. Justru sebaliknya, aturan ini diharapkan dapat mendorong penghuni untuk lebih giat menabung dan memiliki rumah sendiri. Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa tidak semua penghuni akan mampu mengumpulkan dana dalam waktu singkat, sehingga terdapat fleksibilitas waktu tinggal di rusunawa.

Marullah juga menjelaskan bahwa jika aturan hunian rusunawa dibiarkan seumur hidup, maka hal tersebut justru akan menghambat peningkatan kesejahteraan warga. Aturan pembatasan waktu ini dinilai sebagai langkah yang tepat dan diperlukan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap setiap kasus penghuni rusunawa.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan sebenarnya dari aturan pembatasan waktu hunian di rusunawa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, termasuk melalui program penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Aturan pembatasan waktu hunian di rusunawa bukanlah kebijakan penggusuran, melainkan program untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta agar dapat memiliki rumah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan keberhasilannya.