Sekolah Rusak Akibat Banjir Bekasi, Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Prioritaskan Perbaikan

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan 114 sekolah rusak akibat banjir di Bekasi, Jawa Barat, agar proses belajar mengajar dapat segera kembali normal.

Banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada sejumlah sekolah. Hal ini menyebabkan proses belajar mengajar terganggu dan menimbulkan penderitaan bagi para siswa. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, pun angkat bicara mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.

Menurut Lalu Hadrian Irfani, perbaikan sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir harus menjadi prioritas utama. Perbaikan ini tidak hanya mencakup pembersihan lumpur, tetapi juga perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mengatasi masalah ini dengan segera.

"Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan," tegas Lalu kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).

Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Bekasi. Kerusakan sekolah terjadi secara merata, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB. Akibatnya, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah tidak layak digunakan. Lebih menyedihkan lagi, banyak siswa juga kehilangan perlengkapan belajar mereka yang hanyut terbawa banjir.

Ia menekankan pentingnya perbaikan gedung sekolah agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. "Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan," ujarnya.

Lalu juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang telah turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah yang rusak.

Pemerintah pusat, menurut Lalu, harus ikut serta dalam proses perbaikan agar prosesnya berjalan cepat dan efektif. Jika perbaikan gedung sekolah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung.

"Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung," imbuhnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Lalu, akan terus mengawal persoalan ini. Mereka berencana untuk turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak dan memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana. Komisi X juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan yang lebih terinci.

"Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak," pungkas Lalu.

Lebih lanjut, Lalu juga menekankan pentingnya data yang akurat mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dan memastikan perbaikan sekolah dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan nyaman.

Perbaikan sekolah yang terdampak banjir di Bekasi menjadi contoh penting bagaimana bencana alam dapat mengganggu akses pendidikan. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana dan memastikan pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pendidikan.