Sinergi Kemenkumham Sulut dan Pemkot Manado Perkuat Akses Hukum bagi Warga Manado

Kemenkumham Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado memperkuat sinergi untuk menjalankan program unggulan peningkatan kesadaran hukum dan akses bantuan hukum bagi warga Manado.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sepakat memperkuat kerja sama untuk memastikan keberhasilan program-program unggulan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini dibahas dalam kunjungan Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, kepada Wali Kota Manado, Andrei Angouw, pada Jumat (8/3).

Kunjungan tersebut membahas sejumlah program unggulan Kemenkumham Sulut, termasuk 'Peacemaker Justice Award', pendirian pos bantuan hukum gratis, serta fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan dan kekayaan intelektual. Kunjungan ini menandai komitmen nyata kedua instansi untuk meningkatkan pemahaman dan akses hukum bagi warga Manado.

"Dukungan dari Pemerintah Kota Manado sangat kami harapkan untuk mewujudkan program-program ini sehingga bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Manado, khususnya dalam hal pemahaman hukum dan perlindungan hukum," ujar Kurniaman Telaumbanua menekankan pentingnya kolaborasi untuk keberhasilan program.

Salah satu program unggulan yang dibahas adalah 'Peacemaker Justice Award'. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan dan penyadaran hukum bagi para kepala desa dan lurah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sadar hukum di akar rumput.

Selain itu, Kemenkumham Sulut juga berencana mendirikan pos bantuan hukum guna memberikan akses bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sangat krusial bagi masyarakat kurang mampu yang mungkin kesulitan mengakses layanan hukum profesional.

Program lain yang tak kalah penting adalah fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan dan kekayaan intelektual. Kemenkumham Sulut akan membantu masyarakat Manado dalam proses pendaftaran usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Wali Kota Andrei Angouw menyambut baik inisiatif Kemenkumham Sulut dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap program-program tersebut. "Kami memberikan dukungan penuh agar program-program tersebut dapat dijalankan dengan baik di wilayah Kota Manado," tegas Angouw, menunjukkan keseriusan Pemkot Manado dalam mendukung akses keadilan bagi warganya.

Kunjungan Kepala Kemenkumham Sulut tersebut turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raymond Takasenseran, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby Koloay. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang serius dari Kemenkumham Sulut untuk memastikan terlaksananya program-program tersebut secara efektif dan efisien.

Kerja sama antara Kemenkumham Sulut dan Pemkot Manado ini diharapkan akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Manado. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum dan peningkatan pemahaman hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga.

Langkah konkret yang akan diambil selanjutnya adalah penentuan lokasi pos bantuan hukum, pelatihan bagi para kepala desa dan lurah dalam program 'Peacemaker Justice Award', serta sosialisasi program pendaftaran perseroan perorangan dan kekayaan intelektual kepada masyarakat Manado. Kolaborasi yang erat antara kedua instansi ini menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.

Dengan adanya sinergi yang kuat ini, diharapkan masyarakat Manado dapat lebih mudah mengakses layanan hukum dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak seluruh warganya.