Sistem Pengendalian Banjir Jakarta Butuh Evaluasi: DPRD DKI Soroti Pencegahan, Bukan Reaksi
DPRD DKI Jakarta mendesak evaluasi sistem pengendalian banjir Jakarta karena gagal mengatasi hujan ekstrem; diperlukan peningkatan infrastruktur, koordinasi, dan penegakan aturan.
Banjir kembali melanda Jakarta, membuat DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya sistem pengendalian banjir yang ada. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan sistem tersebut perlu dievaluasi total karena terbukti kewalahan menghadapi curah hujan ekstrem. Pernyataan ini disampaikan Jumat (31/1) di Jakarta.
Sistem Pencegahan, Bukan Reaksi
Yuke menekankan pentingnya fokus pada pencegahan banjir, bukan hanya reaksi setelah kejadian. Ia berpendapat, cuaca ekstrem tidak bisa terus dijadikan kambing hitam. Sistem pengendalian banjir yang efektif seharusnya mampu meminimalisir dampak banjir, berapapun intensitas hujannya. Evaluasi menyeluruh menjadi kunci untuk perbaikan sistem.
Infrastruktur dan Koordinasi
Evaluasi tersebut, menurut Yuke, harus mencakup berbagai aspek. Efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, dan performa pompa air serta sistem pengelolaan air di wilayah rawan genangan perlu diperiksa. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai, khususnya Sungai Ciliwung (masih tersisa 17,7 km yang belum selesai), harus dipercepat. Selain itu, pengurangan daerah resapan air di Jakarta juga menjadi perhatian serius.
Koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat juga penting, terutama dalam mengelola aliran air dari hulu, pengoperasian waduk, dan pintu air. Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta memastikan seluruh pompa air berfungsi optimal, bukan hanya saat darurat, tetapi juga melalui perawatan rutin sebelum musim hujan tiba.
Penegakan Aturan dan Solusi Jangka Panjang
Yuke juga mendorong penertiban bangunan liar yang kerap menghambat aliran air. Pembangunan tanggul di pesisir juga harus dipercepat untuk mencegah banjir rob. Ia menegaskan perlunya solusi jangka panjang agar masalah banjir tak menjadi siklus tahunan yang terus berulang. DPRD DKI berkomitmen untuk mengawasi dan mendorong efektivitas program penanggulangan banjir.
Tanggapan BPBD DKI Jakarta
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan masih menangani dampak banjir di 22 RT dan sejumlah ruas jalan. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Kamis (30/1), menyatakan BPBD berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk penyedotan air dan memastikan kelancaran saluran air. Distribusi logistik, seperti nasi boks dan selimut, juga telah diberikan kepada lebih dari 2.000 warga terdampak. Yohan menambahkan bahwa banjir yang terjadi sejak Rabu (29/1) dini hari di 54 RT dan 23 ruas jalan, kini sudah mulai surut.