Stok Pupuk di Tulungagung Aman Hingga Akhir Tahun, Pastikan Panen Tetap Lancar

PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Tulungagung dan sekitarnya aman hingga akhir tahun, mencapai lebih dari 6.000 ton, meskipun kendala administrasi masih dialami sebagian petani.

Tulungagung, Jawa Timur, 16 Mei 2024 - PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Tulungagung dan sekitarnya aman hingga akhir tahun. Lebih dari 6.000 ton pupuk telah tersimpan di dua gudang, menjamin kelancaran proses pertanian di wilayah tersebut. Distribusi pupuk berjalan sesuai rencana, menjangkau Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dan Pacitan.

Manajer Pupuk Indonesia Jawa Timur 2, Aris Setyowiyono, menyatakan bahwa stok pupuk saat ini meliputi urea, NPK, NPK kakao, dan pupuk organik. "Stok pupuk saya rasa tidak ada kekurangan. Saat ini kami memiliki sekitar 6.000 ton yang tersimpan di gudang Ngantru dan Boyolangu," ungkap Aris dalam keterangannya di Tulungagung, Kamis (15/5).

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan hingga ke kios resmi sesuai rekomendasi Kementerian Pertanian. Aris juga menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak bertanggung jawab atas isu harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di lapangan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka. "Sampai saat ini penyaluran pupuk bersubsidi sudah mencapai 46 persen. Tidak ada kendala distribusi di Tulungagung," ujarnya.

Suryanto, seorang petani dari Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, membenarkan ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Ia bahkan menilai stok tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau di daerah kami tidak ada masalah. Penyaluran lancar," kata Suryanto.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan pupuk bersubsidi dilakukan setahun sebelumnya melalui Dinas Pertanian, sehingga kuota yang diterima sesuai kebutuhan. Sistem ini memastikan petani mendapatkan pupuk yang cukup untuk lahan mereka.

Proses pengajuan yang terencana ini membantu meminimalisir kendala distribusi dan memastikan ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Namun, sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Meskipun demikian, Suryanto mengakui masih ada kendala yang dihadapi sebagian petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Kendala utama berasal dari administrasi pertanahan. "Beberapa petani terkendala karena belum ada balik nama atau SPPT-nya belum diserahkan dari desa," jelasnya.

Masalah administrasi pertanahan, seperti belum adanya balik nama lahan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), menjadi hambatan bagi sebagian petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian masalah administrasi pertanahan untuk menjamin akses pupuk bagi seluruh petani.

Ke depan, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, Dinas Pertanian, dan pihak terkait untuk mempermudah proses administrasi pertanahan bagi petani. Dengan demikian, seluruh petani dapat mengakses pupuk bersubsidi dan menunjang produktivitas pertanian.

Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani mengenai pentingnya administrasi pertanahan dan cara mengurusnya. Hal ini akan membantu petani untuk mempersiapkan diri dan menghindari kendala dalam mengakses pupuk bersubsidi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, ketersediaan pupuk bersubsidi di Tulungagung hingga akhir tahun terjamin. Namun, perlu adanya perhatian lebih terhadap kendala administrasi yang dihadapi sebagian petani agar program subsidi pupuk dapat berjalan efektif dan merata.

Langkah-langkah proaktif untuk mengatasi kendala administrasi ini akan memastikan bahwa semua petani dapat merasakan manfaat dari program subsidi pupuk dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian di Tulungagung dan sekitarnya.