Subsidi Pemda untuk Gerakan Pangan Murah: Jaga Stabilitas Harga Jelang Lebaran 2025

Bapanas tekankan pentingnya subsidi Pemda dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk stabilisasi harga pangan menjelang Lebaran 2025, seperti yang dilakukan Jawa Tengah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H atau 2025 M. Hal ini disampaikan Arief saat peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (23/3). Ia menyebut subsidi harga yang diterapkan dalam GPM sangat krusial untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau.

Arief menjelaskan bahwa program GPM menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Keberhasilan Jawa Tengah dalam mengimplementasikan GPM di 35 kabupaten/kotanya menjadi contoh yang baik bagi daerah lain. Menurutnya, "Adanya subsidi harga pangan yang diterapkan dalam GPM oleh Pemprov Jateng kali ini, sebagai langkah agar masyarakat secara luas dapat mengakses pangan pokok strategis dengan harga yang lebih terjangkau." Langkah ini dinilai sebagai bentuk kekompakan antar daerah dalam upaya menyediakan pangan murah berkualitas.

Bapanas mengapresiasi keseriusan Jawa Tengah dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas pangan. Arief menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga, dengan inflasi yang terkendali. Ia juga menambahkan bahwa GPM, sesuai arahan Menko Pangan Zulkifli Hasan, merupakan stimulus tambahan yang mendukung ketersediaan stok pangan secara umum.

Arief mencontohkan subsidi harga Minyakita di Jawa Tengah. Harga Minyakita di GPM tercatat Rp14.000 per liter, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) nya adalah Rp15.700 per liter. Artinya, Pemda Jawa Tengah memberikan subsidi harga untuk menjamin keterjangkauan bagi masyarakat. Ia berharap Pemda lain dapat menerapkan model serupa tanpa mengganggu mekanisme pasar yang sudah ada. "Jadi ada subsidi dari pemerintah daerah dan ini tentunya tidak memberi distraksi pasar, karena ini beriringan dilakukan dengan tata niaga eksisting yang ada. Pemda lain semoga bisa menerapkan instrumen seperti ini," ujar Arief.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk GPM. Anggaran tersebut meliputi subsidi harga pangan sebesar Rp5,75 miliar, fasilitasi distribusi pangan (FDP) Rp2 miliar, dan pelaksanaan GPM Rp41,4 juta. Alokasi dana yang besar ini menunjukkan komitmen nyata Pemprov Jateng dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, menambahkan bahwa GPM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok. Ia menjelaskan bahwa harga beras relatif stabil, dan hanya beberapa komoditas yang harganya melampaui HET. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga pangan di Jawa Tengah berjalan efektif.

Gerakan Pangan Murah (GPM) terbukti efektif dalam menstabilkan harga pangan dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Partisipasi aktif Pemda, khususnya melalui subsidi harga, menjadi kunci keberhasilan program ini. Model yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan stabilitas harga pangan, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran.

Bapanas berharap agar lebih banyak Pemda yang dapat mencontoh langkah Jawa Tengah dengan mengalokasikan anggaran untuk subsidi harga dalam GPM. Hal ini akan berkontribusi pada upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan program GPM dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Stabilitas harga pangan merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.