Sumsel Bertekad Bedah 5.815 Rumah Tidak Layak Huni hingga 2025

Pemprov Sumsel memasang target ambisius membedah 5.815 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025, melibatkan pemerintah daerah dan BUMN dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan target yang cukup tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebanyak 5.815 unit rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan untuk dibedah hingga tahun 2025. Program ini tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menjelaskan bahwa program bedah rumah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan rumah yang layak huni. Rumah layak huni di sini mencakup aspek prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Target 2.500 unit rumah dibedah dalam waktu 100 hari merupakan langkah awal yang signifikan dalam pencapaian target tersebut.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Selain Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan korporasi swasta juga dilibatkan. Gubernur Deru bahkan mengajak para pimpinan korporasi dan individu yang mampu untuk berpartisipasi dalam program mulia ini, memberikan kesempatan bagi warga Sumsel yang mampu untuk membantu sesama.

Program bedah rumah ini merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030, yang selaras dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Program ini memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, Novian Aswardani, menekankan hal tersebut.

Pemprov Sumsel telah menunjukkan komitmen nyata dengan telah memperbaiki 7.165 unit RTLH, atau 68 persen dari target 10.540 unit. Meskipun demikian, tantangan masih besar mengingat angka backlog RTLH tahun 2024 mencapai 323.377 unit. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka tersebut secara signifikan.

Keterlibatan aktif dari pemerintah kabupaten/kota sangat krusial. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di daerah masing-masing dan dapat memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Sementara itu, peran BUMN dan swasta diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

"Bagi para pimpinan-pimpinan korporasi, lembaga, maupun perorangan yang selalu ingin berbuat baik. Pemprov Sumsel selalu menggagas ini agar ada pintu dan kanal bagi setiap warga Sumsel yang berkecukupan dapat membantu saudara-saudara yang saat ini belum memiliki rumah yang layak," ujar Gubernur Herman Deru.

Meskipun target 5.815 unit RTLH hingga 2025 merupakan target yang ambisius, kesuksesannya bergantung pada koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Program ini tidak hanya sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Sumsel. Rumah yang layak huni akan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas warga. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan, memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.