Suriah Bentuk Komite Rancang Konstitusi Transisi Pasca-Assad

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa membentuk komite ahli untuk merancang deklarasi konstitusi transisi negara setelah lengsernya rezim Bashar al-Assad, menandai babak baru pasca-Konferensi Dialog Nasional Suriah.

Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, telah mengeluarkan dekrit pembentukan sebuah komite ahli yang bertugas merancang deklarasi konstitusional untuk periode transisi negara. Dekrit ini dikeluarkan pada Minggu (2/3), menandai langkah signifikan pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad dan selaras dengan aspirasi rakyat Suriah untuk membangun negara berdasarkan supremasi hukum. Komite ini akan memainkan peran krusial dalam menentukan arah masa depan Suriah.

Komite yang terdiri dari lima ahli hukum, termasuk satu perempuan, memiliki tanggung jawab untuk menyusun rancangan deklarasi konstitusional. Anggota komite tersebut antara lain Abdul Hamid al-Awak, Yasser al-Huwaish, Ismail al-Khalfan, Mohammad Reda Jalkhi, dan Bahia Mardini. Rancangan deklarasi ini nantinya akan diajukan kepada Presiden Sharaa untuk persetujuan.

Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Dialog Nasional Suriah yang berlangsung pada Senin dan Selasa pekan lalu. Konferensi yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat ini bertujuan untuk merumuskan peta jalan bagi masa depan Suriah. Presiden Sharaa sendiri turut hadir pada hari kedua konferensi, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap proses transisi yang demokratis dan inklusif.

Deklarasi konstitusional sementara yang akan dirancang oleh komite ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan konstitusional dan memastikan kelangsungan fungsi negara selama periode transisi. Percepatan pengumuman deklarasi ini telah disepakati dalam pernyataan akhir Konferensi Dialog Nasional Suriah. Deklarasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk proses transisi yang terarah dan stabil.

Selain merancang deklarasi konstitusi sementara, konferensi juga memutuskan pembentukan komite terpisah untuk merumuskan konstitusi permanen. Konstitusi permanen ini akan dirancang untuk menjamin keseimbangan kekuasaan, memperkuat nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, serta menegakkan supremasi hukum dan tata kelola kelembagaan yang baik. Hal ini menunjukkan komitmen Suriah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Proses perumusan konstitusi ini diharapkan dapat berjalan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat Suriah. Dengan demikian, konstitusi yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat Suriah, bukan hanya segelintir kelompok tertentu.

Keputusan untuk membentuk komite ini diambil sebagai respons terhadap berakhirnya rezim Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, yang telah memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, meninggalkan Suriah pada 8 Desember 2023 dan menuju Rusia. Kepergiannya menandai berakhirnya rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak tahun 1963.

Pada 29 Januari 2024, pemerintah Suriah mengumumkan pengangkatan Ahmed al-Sharaa sebagai presiden selama masa transisi. Pengangkatan ini disertai dengan pembubaran kelompok bersenjata, badan-badan keamanan rezim sebelumnya, parlemen, dan Partai Baath, serta pembatalan konstitusi sebelumnya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh rezim lama dan membangun sistem pemerintahan baru yang lebih demokratis.

Dengan demikian, pembentukan komite ini merupakan langkah penting dalam proses transisi Suriah menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan berdasarkan supremasi hukum. Proses ini akan menentukan arah masa depan Suriah dan bagaimana negara tersebut akan dibangun kembali setelah konflik panjang yang telah dilaluinya.

Komite ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam merumuskan deklarasi konstitusi transisi yang sesuai dengan aspirasi rakyat Suriah. Suksesnya proses ini akan menjadi kunci bagi stabilitas dan pembangunan kembali Suriah di masa depan.