Target Rampung 2026, Jabar Fokus Belanja Modal untuk Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan seluruh proyek infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat, seperti jalan, sekolah, dan Puskesmas, selesai pada tahun 2026.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan target penyelesaian seluruh proyek belanja modal infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. Proyek ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, sekolah, Puskesmas, sarana transportasi, dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Bandung pada Jumat, 21 Februari.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan infrastruktur di Jawa Barat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menargetkan penyelesaian pembangunan jalan provinsi pada tahun 2025, dengan peningkatan kualitas, lebar jalan, marka jalan yang jelas, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), dan estetika jalan seperti gapura. Pembangunan ini akan berlanjut hingga tahun 2026 untuk menyelesaikan sisa proyek.

Selain infrastruktur jalan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 3.333 unit juga ditargetkan selesai pada tahun 2025. Gubernur juga menekankan penyelesaian masalah status tanah dan bangunan yang masih milik pihak lain sebagai prioritas. Pembangunan Puskesmas yang difokuskan pada layanan rawat inap juga harus rampung pada tahun yang sama. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menargetkan penyelesaian jaringan listrik untuk 150.000 warga Jawa Barat yang belum teraliri listrik, serta pembangunan rumah layak huni untuk setengah dari jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Barat, juga pada tahun 2025.

Dalam sektor transportasi, Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengembangkan monorel di wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Ia juga berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api peninggalan zaman kolonial Belanda sebagai alternatif transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai target tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengalokasikan anggaran secara efisien dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun. Tidak ada pemotongan anggaran, melainkan pengalihan alokasi anggaran.

Beberapa sektor akan mendapatkan peningkatan anggaran, termasuk pembangunan RKB yang dinaikkan dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun, perbaikan jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun, penyediaan listrik untuk masyarakat miskin dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar, dan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

Sebaliknya, anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau dihapus. Contohnya, perjalanan dinas yang tidak perlu dan seminar di hotel yang bersifat seremonial. Gubernur Dedi Mulyadi bahkan menyatakan tidak akan menganggarkan dana untuk baju dinas baru, perjalanan dinas ke luar negeri, atau studi banding yang tidak relevan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. Dengan strategi pengalokasian anggaran yang efisien dan prioritas pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga, diharapkan target tersebut dapat tercapai.