LIVE

Tersangka Baru Ditahan: Korupsi Proyek Jalan Mogoy-Merdey Rp8,5 Miliar

Kejati Papua Barat menahan seorang ASN, AYM, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Mogoy-Merdey di Teluk Bintuni senilai Rp8,5 miliar, yang melibatkan peminjaman perusahaan dan KTP untuk mengelabui proses tender.

hukum
Kejati Papua Barat menahan seorang ASN, AYM, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Mogoy-Merdey di Teluk Bintuni senilai Rp8,5 miliar, yang melibatkan peminjaman perusahaan dan KTP untuk mengelabui proses tender. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Mogoy-Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni. AYM, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), kini ditahan setelah diduga aktif terlibat dalam penyelewengan dana proyek senilai Rp8,5 miliar.

Penahanan AYM diumumkan langsung oleh Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, di Manokwari pada Rabu malam. Tersangka diduga menggunakan perusahaan CV Gloria Bintang Timur secara ilegal, meminjam bendera perusahaan dan KTP orang lain untuk menjalankan proyek tersebut. AYM, yang berprofesi sebagai ASN di puskesmas setempat dan tak memiliki sertifikasi keahlian konstruksi, justru memegang kendali penuh dalam proses pengurusan dokumen kontrak, pencairan uang muka, hingga pencairan dana proyek secara keseluruhan.

Menurut Abun, "AYM berkoordinasi dengan pemilik CV Gloria untuk meminjam bendera perusahaan karena statusnya sebagai ASN. Ia kemudian menggunakan KTP temannya, berinisial K, untuk diajukan sebagai direktur CV Gloria. Yang menarik, AYM tidak memberi tahu K tentang keterlibatannya dalam proyek ini."

Proyek Jalan Mogoy-Merdey dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek yang dikerjakan oleh CV Gloria Bintang Timur dimulai pada 25 Agustus 2023 dan seharusnya selesai pada 31 Desember 2023. Namun, proyek mengalami keterlambatan signifikan.

Meskipun proyek hanya mencapai 51,11 persen, pembayaran 100 persen dari nilai kontrak telah dilakukan oleh Dinas PUPR Papua Barat ke rekening CV Gloria Bintang Timur. Pembayaran ini bahkan dijamin dengan bank garansi hingga 10 Februari 2024. "Hasil pemeriksaan lapangan pada 11 September 2024 menunjukkan pekerjaan belum selesai," tegas Abun.

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp8,5 miliar (total loss). Atas perbuatannya, AYM dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari selama 20 hari untuk menunggu proses hukum selanjutnya.

Abun menambahkan, "Penahanan dilakukan karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti."

Kasus ini sebelumnya telah menjerat lima tersangka lain, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Papua Barat (NB), dua konsultan pengawas (DA dan AK), mantan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Papua Barat (NK), dan Kasubag Keuangan Dinas PUPR Papua Barat (BSSB).

Artikel ini ditulis oleh
Editor Didik Kusbiantoro
D
Reporter Didik Kusbiantoro
Kejati Papua Barat Usut Aliran Dana Korupsi Jalan Mogoy-Merdey Rp8,5 Miliar

Kejati Papua Barat menyelidiki aliran dana korupsi proyek jalan Mogoy-Merdey senilai Rp8,5 miliar di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang melibatkan beberapa tersangka dan potensi penambahan tersangka baru.

Korupsi
Kejati Papua Barat Tolak Tahanan Rumah Tersangka Korupsi Jalan Mogoy-Merdey

Kejaksaan Tinggi Papua Barat menolak permohonan tahanan rumah lima tersangka korupsi proyek jalan Mogoy-Merdey senilai Rp8,5 miliar, karena penyidikan masih berlanjut dan telah menetapkan satu tersangka baru.

hukum
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Sumber Antara
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Sumber Antara
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kejari Lombok Tengah Cegah DPO Korupsi Gunung Tunak Kabur ke Luar Negeri

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengajukan pencekalan terhadap Suherman, DPO kasus korupsi proyek jalan menuju TWA Gunung Tunak senilai Rp3 miliar yang ambrol setelah serah terima, dengan kerugian negara Rp333 juta.

Sumber Antara
Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara telah memeriksa delapan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara senilai Rp8 miliar, termasuk pejabat pembuat komitmen dan kontraktor, serta menggeledah Kantor PUPR Perkim Kaltara untuk mengumpulkan b

#planetantara
Dugaan Korupsi Rp23,2 Miliar: Kades Kohod Terseret Kasus SHGB/SHM

LBH Muhammadiyah menduga Kades Kohod, Arsin, telah meraup keuntungan Rp23,2 miliar dari penerbitan SHGB/SHM palsu di perairan Kabupaten Tangerang, melibatkan 16 kades lain dan oknum BPN.

#planetantara
Kejati Kaltim Geledah Kantor Camat Tenggarong Seberang, Usut Korupsi Lahan Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Camat Tenggarong Seberang terkait dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara oleh PT Jembayan Muara Bara Group, dan menyita sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Angkutan Batubara Rp1,6 Miliar

Tim Satgas Kejagung berhasil menangkap Irwan Baramuli, buron kasus korupsi pengangkutan batubara senilai Rp1,6 miliar di Mal Senayan City, Jakarta Selatan, yang telah menjadi DPO Kejati Kalimantan Selatan.

Korupsi
Kerugian Negara Rp1,5 Miliar: Kasus Korupsi Masker COVID-19 NTB

Polresta Mataram telah menetapkan kerugian negara Rp1,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di NTB pada tahun 2020, dengan anggaran proyek mencapai Rp12,3 miliar dan proses penetapan tersangka masih berlangsung.

konten ai
Kejari Bengkulu Telusuri Aset Terpidana Korupsi Dana BOS Rp1,2 Miliar

Kejari Bengkulu menelusuri aset dua terpidana korupsi dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021-2022 senilai Rp1,2 miliar yang belum dikembalikan, dengan ancaman hukuman tambahan jika tak memiliki aset.

#planetantara