Tindak Tegas Perambah Hutan Mukomuko: Desakan Penegakan Hukum

Pengamat hukum meminta pemerintah Mukomuko bertindak tegas terhadap perambahan hutan ilegal yang telah merusak 80% kawasan hutan produksi dan merugikan negara secara multidimensi.

Perambahan hutan ilegal di Mukomuko, Bengkulu, telah mencapai titik kritis. Sekitar 80% dari 78 ribu hektare hutan produksi dan hutan produksi terbatas telah terbuka akibat aktivitas ilegal ini. Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.

Chaniago menyatakan keprihatinannya atas maraknya perambahan hutan yang dinilai sebagai kejahatan tingkat tinggi. Menurutnya, kerusakan hutan ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, baik dari segi pendapatan negara karena tidak adanya pembayaran pajak, maupun dari segi lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan potensi bencana alam seperti banjir.

Mengapa pemerintah perlu bertindak tegas? Kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Ekosistem hutan yang terganggu berpotensi menimbulkan bencana alam dan kerugian jangka panjang yang lebih besar.

Lebih lanjut, Chaniago menyoroti ketidakadilan yang terjadi. Ia menyebutkan bahwa perambahan hutan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki modal besar, sementara masyarakat miskin justru dirugikan karena kehilangan akses terhadap lahan. "Saya kasihan dengan orang miskin di Mukomuko ini. Kekayaan alam berupa lahan dalam kawasan hutan tidak bisa mereka garap karena ketidakmampuan ekonomi," ujar Chaniago.

Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Chaniago menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Ia mempertanyakan lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut dan mendesak aparat untuk bertindak. "Di sini ada penegak hukum, tetapi belum ada penindakan terhadap pelaku perambahan hutan. Negara akan kehilangan wibawa jika hukum tidak ditegakkan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa mengusut kasus perambahan hutan bukanlah hal yang sulit, mengingat modus operandi kejahatan ini relatif sederhana. Menurutnya, pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan publik dengan menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku perambahan hutan.

Chaniago juga menyoroti aspek sosial dari permasalahan ini. Ia berpendapat bahwa alih-alih hanya menguntungkan segelintir orang kaya, lahan hasil pembukaan hutan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan akses lahan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesimpulannya, permasalahan perambahan hutan di Mukomuko memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Ketegasan pemerintah dalam menindak para pelaku perambahan hutan sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga wibawa negara.