TNI Kerahkan Intel untuk Bantu Tertibkan Ormas yang Meresahkan

TNI mengerahkan intelijen polisi militer untuk membantu aparat penegak hukum menertibkan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, khususnya setelah insiden di pabrik BYD Subang.

Jakarta, 7 Mei 2024 - Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengumumkan pengerahan satuan intelijen untuk membantu aparat berwenang dalam menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu lalu. Pengerahan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat akibat ulah sejumlah ormas, termasuk insiden di pabrik otomotif BYD di Subang, Jawa Barat.

Mayjen TNI Yusri menjelaskan bahwa intelijen polisi militer memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik (lidpamfik) yang dapat mendukung intelijen dari lembaga lain. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami selalu bersama-sama dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas Mayjen TNI Yusri.

Informasi dan analisis yang diperoleh Polisi Militer TNI akan dikolaborasikan dengan data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan dari ormas. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Mayjen TNI Yusri menegaskan bahwa penindakan hukum akan dilakukan terhadap premanisme berkedok ormas, termasuk terhadap oknum prajurit TNI yang diduga terlibat melindungi ormas tersebut. Proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Kalau memang di ormas itu ada mereka katanya orang sipil, ya nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya, baru kami yang menangani," jelas Mayjen TNI Yusri.

Pernyataan tersebut menekankan komitmen TNI untuk tidak mentolerir tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oknum internal. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Kerja sama yang solid antar lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas premanisme dan menjaga keamanan masyarakat.

Pemberantasan premanisme dan tindakan tegas terhadap ormas yang meresahkan menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memperhatikan masalah ini.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memperhatikan masalah ormas yang meresahkan. Jenderal TNI Purn. Dudung menekankan pentingnya peran ormas dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah dan bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ormas yang meresahkan. Dukungan dari semua pihak, termasuk ormas, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan nasional.

Harapannya, ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga ketertiban, bukan menjadi sumber keresahan dan gangguan keamanan. Kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah berharap agar ormas dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara, bukan sebaliknya. Dengan demikian, stabilitas keamanan dan pembangunan nasional dapat terjaga dengan baik.

Pengerahan intelijen polisi militer oleh TNI untuk membantu menertibkan ormas yang meresahkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tegas ini, didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan nasional. Peran ormas yang konstruktif dan sinergis dengan pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya ini.