Transmigrasi Masa Kini: Fokus Kesejahteraan, Bukan Sekadar Kuantitas Penduduk
Menteri Transmigrasi menekankan perbedaan mendasar kebijakan transmigrasi saat ini dengan masa Orde Baru, yang kini berfokus pada kesejahteraan dan pembangunan ekonomi terintegrasi, bukan hanya pemindahan penduduk.
Jakarta, 5 Februari 2024 - Menteri Transmigrasi (Mentrans), Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini akan sangat berbeda dengan program serupa di masa Orde Baru. Perbedaan mendasar ini terletak pada fokus utamanya. Jika dulu, penempatan transmigran lebih mengutamakan kuantitas, kini fokusnya bergeser pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Era Baru Transmigrasi: Integrasi dan Kesejahteraan
"Pada masa Orde Baru, distribusi penduduk dalam program transmigrasi lebih mengedepankan jumlah. Hal ini, sayangnya, seringkali memicu konflik sosial yang bertentangan dengan tujuan awal transmigrasi itu sendiri," jelas Menteri Iftitah dalam sebuah wawancara di Jakarta.
Pemerintah kini tengah berupaya melakukan transformasi besar-besaran pada program transmigrasi. Salah satu strategi utamanya adalah menciptakan kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Langkah ini melibatkan pemetaan wilayah potensial di seluruh Indonesia untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program ketahanan pangan Presiden Prabowo.
Sebagai contoh, untuk mencapai swasembada pangan, program transmigrasi akan diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam produksi pangan. "Misalnya, kita masih kekurangan pasokan bawang putih. Maka, lokasi-lokasi transmigrasi yang cocok untuk budidaya bawang putih akan menjadi prioritas," tambah Menteri Iftitah.
Menggandeng Investor untuk Percepatan Pembangunan
Kementerian Transmigrasi juga membuka peluang bagi investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk berpartisipasi dalam membiayai program transmigrasi. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah pada tahun 2025. Sistem pembiayaan yang akan diterapkan adalah sistem bottom-up, berbeda dengan sistem top-down yang selama ini digunakan oleh pemerintah.
Menteri Iftitah optimis bahwa partisipasi investor akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Ujungnya, program ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujarnya.
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang Sudah Ada
Ke depannya, Kementerian Transmigrasi akan memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sekitar 45 kawasan transmigrasi akan direvitalisasi. Revitalisasi ini akan mencakup peningkatan sarana dan prasarana, serta perbaikan akses pendidikan dan kesehatan.
"Fokus revitalisasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran. Bukan lagi sekadar pemindahan penduduk, tetapi peningkatan kualitas hidup mereka menjadi prioritas utama," tegas Menteri Iftitah.
Dengan perubahan strategi dan pendekatan yang lebih komprehensif ini, program transmigrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.