Transparansi Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol di Buleleng ditekankan Wabup

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Buleleng untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, pada Senin (28/4) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik (parpol) di Kabupaten Buleleng. Penekanan ini disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2024 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Supriatna menyatakan, "Era sekarang sangat penting menjaga prinsip transparansi untuk keterbukaan bersama." Ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada parpol bertujuan untuk memperkuat kelembagaan partai dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik. Bantuan ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga cerminan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Lebih lanjut, Wabup Supriatna menegaskan bahwa bantuan keuangan tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah kepada parpol agar semakin profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Kabupaten Buleleng dari Kementerian Dalam Negeri atas pencairan bantuan keuangan di triwulan pertama selama dua tahun berturut-turut, yang mencerminkan tata kelola keuangan yang baik.

Wabup Supriatna, mantan Ketua DPRD Buleleng dua periode, memberikan penghargaan kepada seluruh pengurus parpol di Buleleng atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap parpol sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan parpol tidak hanya untuk memenuhi aspek administrasi, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan. Hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat. "Melalui pemeriksaan ini, kita tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat," katanya.

Dengan ditekankannya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dapat semakin baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi dan kemajuan daerah di Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan tujuan utama untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka secara lebih efektif dan akuntabel.

Proses pencairan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing partai politik diperiksa secara teliti untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan pemerintah daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana bantuan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, akan tercipta iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus berupaya meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.