Trenggono Pastikan Program Prioritas KKP Tetap Jalan Meski Anggaran Diefisiensikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan program prioritas KKP tetap berjalan meskipun anggaran tahun 2025 diefisiensikan sebesar Rp2,1 triliun, dengan tetap memprioritaskan belanja pegawai dan program Asta Cita serta Ekonomi Biru

Jakarta, 14 Februari 2025 - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan kepastian bahwa program-program prioritas KKP tetap akan berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan menyusul adanya efisiensi anggaran untuk tahun 2025 yang mencapai angka Rp2,1 triliun, dari pagu awal sebesar Rp6,2 triliun. Anggaran KKP kini menjadi Rp4,1 triliun.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Jumat lalu, Menteri Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Instruksi tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2025.

Efisiensi anggaran sebesar Rp2,1 triliun ini telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja KKP, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025. Besaran efisiensi ini, sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025, mencapai 34,09 persen dari pagu anggaran awal.

Menteri Trenggono menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi anggaran belanja pegawai. Anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk gaji 12.426 Aparatur Sipil Negara (ASN) di KKP, operasional kantor pusat dan unit kerja di daerah, tetap dijaga. Efisiensi difokuskan pada belanja barang dan belanja modal.

Belanja barang yang semula dianggarkan Rp3,36 triliun, kini diefisiensikan menjadi Rp1,61 triliun. Sementara itu, belanja modal yang awalnya Rp943,9 miliar, ditetapkan menjadi Rp566,3 miliar. Meskipun ada pengurangan anggaran, Menteri Trenggono menekankan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas KKP, termasuk program Asta Cita dan Ekonomi Biru.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik," ujar Menteri Trenggono. Pernyataan ini menunjukkan tekad KKP untuk tetap mencapai target kinerja meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. Kreativitas dan efisiensi operasional akan menjadi kunci keberhasilan dalam situasi ini.

Dengan demikian, program-program prioritas KKP tetap menjadi fokus utama. KKP akan berupaya mencari solusi inovatif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan program-program tersebut, meskipun dengan anggaran yang telah diefisiensikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Persetujuan Komisi IV DPR RI atas efisiensi anggaran ini menunjukkan adanya kolaborasi dan dukungan dari lembaga legislatif terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Ke depannya, KKP perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan demikian, program-program prioritas KKP dapat tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.