Tugas Pencegahan Terorisme Makin Kompleks, BNPT Butuh Strategi Baru

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menyatakan tugas pencegahan terorisme semakin kompleks meskipun Indonesia beberapa tahun terakhir relatif aman dari serangan teror.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Eddy Hartono, menyatakan bahwa tugas pencegahan terorisme di Indonesia semakin kompleks dan berat. Pernyataan ini disampaikan meskipun Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terbilang aman dari aksi terorisme yang menonjol. Hal ini disampaikan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), dan dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu. "Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," ungkap Eddy.

Kompleksitas tugas pencegahan terorisme ini mendorong BNPT untuk terus meningkatkan strategi dan kerja sama. Pelantikan Brigjen TNI Sudaryanto sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Eddy berharap Sudaryanto dapat mengemban tugas barunya dengan baik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta selaras dengan arahan pemerintah dalam Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pengalaman Sudaryanto sebagai mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai sebagai aset berharga dalam menjalankan tugas barunya. Eddy menekankan pentingnya peran Deputi 1 BNPT dalam pencegahan terorisme, mengingat pencegahan merupakan kewajiban pemerintah sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018. "Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," tegas Eddy.

BNPT telah menetapkan program kerja untuk pencegahan terorisme pada tahun 2025 dengan fokus yang lebih dekat kepada masyarakat dan memberikan dampak langsung. Hal ini ditekankan oleh Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, dalam rapat kerja di Jakarta pada Rabu (22/1). Ibnu menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden. "Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus BNPT. Ibnu menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban. Publikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT.

Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam pencegahan terorisme, BNPT membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas, menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia. Kerja sama antar lembaga dan dukungan dari masyarakat sangat penting dalam upaya ini.

BNPT juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman terorisme. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi personel BNPT menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini juga termasuk dalam memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dalam berbagi informasi dan best practices.

Meskipun tidak ada serangan teror yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terorisme tetap ada dan terus berkembang. BNPT menyadari bahwa tantangan dalam pencegahan terorisme semakin kompleks, termasuk dalam menghadapi ideologi ekstrimis yang menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, BNPT terus berinovasi dan beradaptasi dalam upaya pencegahan terorisme.

Upaya pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, untuk mencegah radikalisasi dan deradikalisasi. Program-program deradikalisasi yang efektif sangat penting untuk membantu individu yang telah terpapar ideologi ekstrimis untuk kembali ke kehidupan normal.

Ke depan, BNPT akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghadapi tantangan terorisme yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi terkini, dan pendekatan yang holistik dan komprehensif sangat penting untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak, diharapkan Indonesia dapat tetap aman dari ancaman terorisme. Pencegahan terorisme merupakan tanggung jawab bersama, dan peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.