UMKM Lokal Akan Didorong Terlibat dalam Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri UMKM mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam program pembangunan 3 juta rumah, guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, 20 Februari 2024 - Pemerintah berencana melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Helvy Tiana Rosa, menegaskan komitmen ini menyusul pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, yang memastikan kontraktor dan penyedia bahan bangunan akan diutamakan dari UMKM setempat.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta. "Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan," tegasnya. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional, khususnya bagi para pelaku UMKM.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan UMKM, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pembangunan.

Wamen Helvy juga memastikan bahwa UMKM yang memiliki kendala pembiayaan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) akan difokuskan untuk memberikan akses permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam proyek ini. "Itu kan kita kerja sama sama Himbara, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapannya," jelasnya. Dukungan perbankan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi UMKM untuk berpartisipasi aktif.

Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM. Dengan adanya kemudahan akses permodalan dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek besar, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memberdayakan UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Proses seleksi pelaku UMKM yang layak bergabung dalam proyek ini telah dimulai. Kementerian Koperasi dan UKM sedang melakukan seleksi ketat untuk memastikan hanya UMKM yang memenuhi kriteria dan memiliki kapasitas yang memadai yang akan terpilih. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program dan kualitas pembangunan rumah yang dihasilkan.

Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, sebelumnya juga telah menyatakan dukungannya terhadap program ini. Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendorong kolaborasi antar kementerian untuk memastikan keberhasilan program ini. AHY menekankan pentingnya sinergi kebijakan tata ruang dan perumahan agar program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif dan mengatasi berbagai tantangan.

Setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh terkait tata ruang dan pengelolaan lahan. Sementara itu, Kementerian PUPR fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau. Kolaborasi antar kementerian ini menjadi kunci keberhasilan program 3 juta rumah, memastikan terintegrasinya berbagai aspek pembangunan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program pembangunan 3 juta rumah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Keterlibatan UMKM lokal tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi program pembangunan lainnya, di mana pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.