Unila Benarkan Aries Sandi Pernah Terdaftar, MK Diskualifikasi Karena Ijazah Palsu
Universitas Lampung (Unila) mengkonfirmasi bahwa Aries Sandi Darma Putra, calon Bupati Pesawaran yang didiskualifikasi MK karena ijazah palsu, pernah terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum di Unila tahun 2004.
Bandarlampung, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Universitas Lampung (Unila) memberikan konfirmasi resmi terkait kasus Aries Sandi Darma Putra, calon Bupati Pesawaran yang baru-baru ini didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbukti memiliki ijazah palsu. Unila menyatakan bahwa Aries Sandi pernah terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004, di Fakultas Hukum, tepatnya pada jenjang Magister Hukum. Konfirmasi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait proses penerimaan mahasiswa dan mekanisme pencabutan gelar akademik.
Wakil Rektor I Unila, Prof. Suripto Dwi Yuwono, memberikan pernyataan resmi pada Senin lalu di Bandarlampung. Beliau menegaskan bahwa Aries Sandi Darma Putra terdaftar dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2004 di Fakultas Hukum Unila. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui jalur resmi, mengikuti prosedur penerimaan mahasiswa pascasarjana yang berlaku saat itu.
Proses penerimaan mahasiswa pascasarjana, khususnya program Magister Hukum, memiliki persyaratan yang ketat. Calon mahasiswa diwajibkan memiliki ijazah Sarjana Hukum (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu. Menurut Prof. Suripto, Aries Sandi telah memenuhi semua persyaratan dan melalui semua tahapan ujian yang ditetapkan Unila sebelum diterima sebagai mahasiswa Magister Hukum.
Konfirmasi Unila dan Proses Penerimaan Mahasiswa
Unila menekankan bahwa Aries Sandi terdaftar secara resmi dan telah melalui proses seleksi yang ketat. Proses tersebut meliputi berbagai tahapan ujian yang harus dilalui oleh setiap calon mahasiswa Magister Hukum. Keberhasilan Aries Sandi dalam melewati tahapan tersebut menjadi dasar penerimaan dirinya sebagai mahasiswa di Unila.
"Para peserta magister tersebut harus lulus ujian semua tahapan dan hal tersebut merupakan basis Unila menerima mahasiswa magister hukum. Sehingga mereka bisa melanjutkan S2 Hukum Unila," jelas Prof. Suripto.
Penjelasan ini memberikan gambaran lebih detail tentang proses penerimaan mahasiswa di Unila dan menekankan pentingnya verifikasi dokumen akademik bagi calon mahasiswa.
Sikap Unila Terhadap Putusan MK dan Pencabutan Gelar
Terkait putusan MK yang menyatakan ijazah Aries Sandi palsu, Unila menyatakan belum akan mencabut gelar Magister Hukum yang telah diperolehnya. Prof. Suripto menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena lamanya masa studi Aries Sandi di Unila, yaitu dari tahun 2004 hingga 2011.
"Mekanisme pencabutan gelar untuk sementara itu belum, karena yang bersangkutan masuk Magister Hukum pada 2004 dan lulus 2011 atau 7 tahun lamanya kuliah magister Hukum Unila," ungkap Prof. Suripto.
Keputusan Unila untuk sementara waktu tidak mencabut gelar tersebut menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme dan prosedur pencabutan gelar akademik di perguruan tinggi.
Menunggu Sikap Universitas Saburai
Unila menyatakan masih menunggu sikap resmi dari Universitas Saburai, kampus yang mengeluarkan ijazah sarjana Aries Sandi. Ijazah sarjana ini menjadi dasar bagi Aries Sandi untuk diterima di program Magister Hukum Unila. Putusan MK yang mendiskualifikasi Aries Sandi karena ijazah SMA palsu juga mempertanyakan keabsahan ijazah sarjananya.
"Tentunya kami masih menunggu sikap dari kampus sebelumnya, yang memberikan gelar akademik Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah SMA," tambah Prof. Suripto.
Sikap Universitas Saburai akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Unila terkait kasus ini. Hal ini juga akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kronologi dan implikasi dari kasus ijazah palsu Aries Sandi.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas akademik dan proses verifikasi yang ketat dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Proses hukum yang sedang berjalan dan sikap resmi dari Universitas Saburai akan menjadi penentu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Unila.