Mahkamah Konstitusi (MK) memberi batasan baru terkait penggantian caleg terpilih, hanya diizinkan jika mengundurkan diri untuk tugas negara yang tidak melalui pemilihan umum.

Sebanyak 15 kepala daerah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024 tidak dilantik secara serentak; dua gubernur dilantik Presiden, sisanya oleh gubernur masing-masing.

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku digugurkan oleh PN Jaksel karena berkas perkara telah dilimpahkan ke PN Jakpus, sesuai SEMA No 5 Tahun 2021 dan putusan MK.

Formappi menilai gugatan ke MK agar caleg berdomisili sesuai dapil masuk akal, mendorong kaderisasi partai yang lebih baik dan hubungan wakil rakyat-konstituen yang lebih intim.

KPU memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan dilaksanakan serentak pada hari Sabtu untuk meminimalisir konflik dengan agenda masyarakat.

Universitas Lampung (Unila) mengkonfirmasi bahwa Aries Sandi Darma Putra, calon Bupati Pesawaran yang didiskualifikasi MK karena ijazah palsu, pernah terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum di Unila tahun 2004.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada 2024, menjadi preseden baik namun perlu kajian lebih lanjut terkait perbedaan pendekatan pada setiap kasus.

Tim kuasa hukum Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena putusan Pilkada Serang dinilai cacat hukum dan tidak berdasar.

Penjabat Gubernur Papua meminta KPU segera mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu calon.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan terpilih, sehingga KPU Provinsi Bengkulu akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 40 perkara sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025, meliputi sengketa Pilkada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.

Jelang putusan sengketa Pilkada 2024 pada 24 Februari, Hakim MK Saldi Isra tegaskan komitmen memutus perkara seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta persidangan, seraya imbau semua pihak menjaga citra bersama.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Hengki Kurniawan-Ade Sudradjat terkait Pilkada Bandung Barat 2024 karena dalil yang diajukan tak terbukti dan tak memenuhi ambang batas selisih suara.