Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi adanya surat dari Komisi III DPR RI berisi kajian putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu perdebatan publik. Apa isinya?

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan hormat atas putusan MK yang menolak gugatan uji materi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, menekankan pentingnya demokrasi internal partai.

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Mata Uang terkait redenominasi rupiah yang diajukan Zico Leonard karena permohonan dinilai tidak jelas dan kontradiktif.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Talaud 2024, pasangan calon Irwan-Haroni gagal membuktikan ijazah Welly Titah palsu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai permintaan ganti rugi miliaran rupiah kepada Presiden, Baleg, dan DPR terkait UU TNI baru sebagai hal yang tidak lazim dan di luar kewenangan MK.

Partai Golkar menegaskan tidak ada dasar konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya telah sah dan sesuai hukum.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Siak 2024, KPU Riau dan Siak bersiap menetapkan pasangan calon terpilih dan melanjutkan proses pelantikan.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Amus-Hamsah, sehingga Ikram Umasugi-Sudarmo ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan terpilih.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Puncak Jaya, situasi keamanan di wilayah tersebut relatif kondusif berkat kesiapsiagaan 1000 personel gabungan TNI-Polri.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Puncak Jaya 2024 yang diajukan Miren Kogoya-Mendi Wonerengga, menetapkan Yuni Wonda-Mus Kogoya sebagai pemenang.

Sebanyak 15 kepala daerah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024 tidak dilantik secara serentak; dua gubernur dilantik Presiden, sisanya oleh gubernur masing-masing.

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku digugurkan oleh PN Jaksel karena berkas perkara telah dilimpahkan ke PN Jakpus, sesuai SEMA No 5 Tahun 2021 dan putusan MK.

Formappi menilai gugatan ke MK agar caleg berdomisili sesuai dapil masuk akal, mendorong kaderisasi partai yang lebih baik dan hubungan wakil rakyat-konstituen yang lebih intim.

KPU memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan dilaksanakan serentak pada hari Sabtu untuk meminimalisir konflik dengan agenda masyarakat.

Universitas Lampung (Unila) mengkonfirmasi bahwa Aries Sandi Darma Putra, calon Bupati Pesawaran yang didiskualifikasi MK karena ijazah palsu, pernah terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum di Unila tahun 2004.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada 2024, menjadi preseden baik namun perlu kajian lebih lanjut terkait perbedaan pendekatan pada setiap kasus.

Tim kuasa hukum Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena putusan Pilkada Serang dinilai cacat hukum dan tidak berdasar.

Penjabat Gubernur Papua meminta KPU segera mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu calon.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan terpilih, sehingga KPU Provinsi Bengkulu akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan 2024.

Situasi di Pasaman, Sumatera Barat tetap kondusif pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada, meskipun akan digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).