KPU Tetapkan PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah Digelar Hari Sabtu
KPU memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan dilaksanakan serentak pada hari Sabtu untuk meminimalisir konflik dengan agenda masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hari Sabtu sebagai hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Keputusan ini diumumkan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Senin (3/3), setelah rapat koordinasi bersama jajaran KPUD terkait. PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2024 yang mengabulkan 26 permohonan sengketa hasil Pilkada, dengan 24 diantaranya memerintahkan PSU.
Afifuddin menjelaskan, pemilihan hari Sabtu didasari pertimbangan agar pelaksanaan PSU tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat. Ia menilai hari Sabtu lebih efektif dibandingkan hari Minggu, yang biasanya dikhususkan untuk ibadah, atau hari kerja, yang membutuhkan upaya ekstra untuk meliburkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam PSU.
"Kalau tidak salah semuanya (PSU), kami rencanakan pada hari Sabtu," kata Afifuddin. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut telah tertuang dalam draf Surat Keputusan (SK) KPU dan telah didiskusikan dengan pihak terkait untuk memastikan tidak ada bentrok dengan hari libur nasional atau hari besar lainnya di daerah yang bersangkutan.
Jadwal PSU dan Putusan MK
Berdasarkan putusan MK, terdapat variasi tenggat waktu pelaksanaan PSU di 24 daerah tersebut; ada yang 30 hari, 90 hari, dan 180 hari setelah putusan MK di tanggal 24 Februari 2024. Meskipun demikian, KPU berupaya untuk menyamakan jadwal pelaksanaan PSU di seluruh daerah tersebut agar lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.
Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan pemeriksaan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan demikian, MK telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.
Selain memerintahkan PSU di 24 daerah, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya (Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025). Kedua, perbaikan penulisan pada keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura (Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025).
Persiapan KPU untuk PSU
KPU terus melakukan koordinasi dan persiapan untuk memastikan pelaksanaan PSU di 24 daerah berjalan lancar dan demokratis. Afifuddin meminta jajaran KPUD untuk memberikan masukan terkait draf SK KPU, khususnya mengenai penentuan tanggal PSU, guna memastikan tidak ada konflik dengan agenda penting lainnya di masing-masing daerah.
KPU berkomitmen untuk menjalankan putusan MK dengan sebaik-baiknya. Proses PSU akan diawasi ketat untuk memastikan integritas dan transparansi proses pemilihan. KPU berharap partisipasi masyarakat dalam PSU tetap tinggi, sehingga hasil pemilihan dapat mencerminkan suara rakyat.
Dengan ditetapkannya hari Sabtu sebagai hari pelaksanaan PSU, diharapkan dapat meminimalisir kendala dan memastikan proses berjalan lancar. KPU akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pelaksanaan PSU kepada publik.
Langkah KPU ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara adil dan demokratis. PSU ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Pilkada dan menghasilkan pemimpin yang sah di mata hukum.
