KPU Usul PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah Digelar Hari Sabtu
KPU mengusulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah digelar hari Sabtu untuk memaksimalkan partisipasi pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di 24 daerah digelar pada hari Sabtu. Usulan ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sejumlah sengketa Pilkada. Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan alasan di balik usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Menurut Idham Holik, pemilihan hari Sabtu didasari pertimbangan bahwa hari tersebut merupakan hari libur. Dengan demikian, tidak perlu adanya kebijakan penetapan hari libur tambahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara maksimal.
Lebih lanjut, Idham Holik menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat beristirahat di hari Sabtu. Kondisi ini dinilai lebih memungkinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. "Sebagaimana faktor sosiologis pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisipasi dapat meningkat," ujarnya.
Jadwal Usulan PSU Pilkada 2024
KPU merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU berdasarkan lima kluster batas waktu yang diberikan MK, yaitu 30, 45, 60, 90, dan 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2). Berikut rinciannya:
- Batas waktu 30 hari: 22 Maret 2025
- Batas waktu 45 hari: 5 April 2025
- Batas waktu 60 hari: 19 April 2025
- Batas waktu 90 hari: 24 Mei 2025
- Batas waktu 180 hari: 9 Agustus 2025
Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa MK mengabulkan 26 perkara sengketa Pilkada. Dari jumlah tersebut, 24 perkara akan dilakukan PSU, 1 perkara rekapitulasi suara ulang, dan 1 perkara perbaikan keputusan KPU.
Dengan usulan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, KPU berharap dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan proses Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis. Langkah ini juga mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat Indonesia, di mana hari Sabtu umumnya menjadi waktu istirahat bagi sebagian besar masyarakat.