KPU RI melaporkan penurunan partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan wilayah, termasuk Kabupaten Serang, sebesar 4-6 persen dibandingkan Pemilu 27 November 2024.

Angka partisipasi pemilih Pilkada Parigi Moutong turun 10,05 persen setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU sebut dinamika politik sebagai faktor penyebabnya.

KPU Kalimantan Selatan gencar mensosialisasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru agar partisipasi pemilih mencapai 75-80 persen dari total 195.819 DPT.

KPU Pasaman menargetkan partisipasi pemilih 60 persen pada PSU Pilkada 19 April 2025 mendatang, meskipun tantangannya berat mengingat rendahnya partisipasi pada PSU sebelumnya.

KPU Gorontalo Utara berupaya mempertahankan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 19 April 2025 mendatang, dengan fokus pada sosialisasi, pencegahan politik uang, dan partisipasi aktif masyarakat.

KPU Sumbar tetapkan jadwal kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pasaman pada 9-15 April 2025, dengan target peningkatan partisipasi pemilih.

KPU Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran data pemilih (DP4), pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemetaan TPS untuk Pemilu 2024 guna meningkatkan akurasi data dan partisipasi pemilih.

KPU Bangka Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil PSU Pilkada 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih meningkat signifikan, mencapai 76,34 persen.

KPU Jatim memberikan apresiasi atas suksesnya Pilkada Kota Madiun 2024 yang ditandai dengan partisipasi masyarakat tinggi dan berjalan tanpa sengketa, serta peluncuran buku evaluasi Pilkada.

Wamendagri Bima Arya ingatkan pentingnya partisipasi pemilih dan netralitas ASN dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, agar proses demokrasi berjalan lancar.

KPU Sumatera Barat (Sumbar) menyelidiki penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 yang hanya mencapai 57,15 persen, dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset.

Akademisi menyoroti potensi kecurangan pemilu dari berbagai lini masyarakat, termasuk TNI dan ASN, serta menekankan perlunya evaluasi komprehensif regulasi dan proses pemilu.