KPU Kota Madiun Evaluasi Pilkada 2024: Fokus pada Empat Dimensi Penting
KPU Kota Madiun menggelar FGD untuk mengevaluasi Pilkada 2024 dengan fokus pada empat dimensi: tahapan, non-tahapan, eksternal, dan kelembagaan, guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang.
Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang fokus pada empat dimensi penting: tahapan, non-tahapan, eksternal, dan kelembagaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan saran yang bersifat kualitatif guna menyusun laporan evaluasi Pilkada 2024 yang komprehensif.
FGD tersebut merupakan tindak lanjut instruksi KPU RI. Pita Anjarsari menekankan pentingnya evaluasi dari setiap dimensi untuk mendapatkan berbagai perspektif dari stakeholder. "Jadi, FGD ini penting untuk menjaring sebanyak mungkin informasi, saran, masukan, serta buah pikir yang bersifat kualitatif dari berbagai stakeholder," jelas Pita. Informasi ini akan menjadi bahan baku penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa depan, khususnya di Kota Madiun. Laporan evaluasi yang dihasilkan akan menjadi pedoman bagi KPU Kota Madiun dalam memperbaiki proses dan tata kelola Pemilu selanjutnya. Hal ini sejalan dengan komitmen KPU untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Evaluasi Terhadap Empat Dimensi Kinerja Pilkada 2024
Evaluasi dimensi tahapan berfokus pada aspek teknis dan regulasi pemilihan. Aspek non-tahapan mencakup evaluasi terhadap sosialisasi dan logistik yang digunakan selama Pilkada. Dimensi kelembagaan mencakup evaluasi kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari KPU dan Bawaslu di tingkat nasional hingga badan ad hoc. Terakhir, dimensi eksternal mencakup faktor-faktor di luar penyelenggara pemilu yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada.
Komisioner KPU Jatim, Nursalam, turut hadir dan menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan laporan evaluasi yang akan direkomendasikan ke KPU RI. "Melalui FGD ini, kami berharap mendapatkan masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu mendatang," ujar Nursalam. Masukan ini akan sangat berharga dalam menyempurnakan proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu di masa depan.
Diskusi yang berlangsung aktif membahas berbagai hal, termasuk tingkat partisipasi pemilih, transparansi proses pemilu, efektivitas sosialisasi KPU Kota Madiun, dan pemutakhiran data pemilih. Para fasilitator memberikan analisa mendalam terhadap setiap isu yang diangkat, memberikan wawasan yang berharga bagi peserta FGD.
Peserta dan Fasilitator FGD
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain jajaran KPU Kota Madiun, Bawaslu Kota Madiun, perwakilan partai politik, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat, dan insan media massa. Kehadiran berbagai pihak ini menjamin terhimpunnya berbagai perspektif dan masukan yang komprehensif.
Sejumlah fasilitator berpengalaman turut dilibatkan dalam FGD ini. Mereka adalah mantan Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana; mantan Komisioner KPU Kota Madiun, Rhokani Hidayat; mantan Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Azarkoni; dan Izza Kustiarti. Pengalaman para fasilitator ini diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif yang berharga dalam proses evaluasi.
Evaluasi Pilkada 2024 di Kota Madiun ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dan mengkaji berbagai dimensi penting, evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kualitas pemilu mendatang.
