Bawaslu NTB Evaluasi Pilkada Serentak 2024: Anggaran Minim, Inovasi Terbatas
Bawaslu NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, menemukan kendala anggaran minim dan inovasi pencegahan yang terbatas, serta mendorong peningkatan kolaborasi dan perencanaan jangka panjang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi ini melibatkan seluruh jajaran Bawaslu, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kegiatan evaluasi penting ini berlangsung di Mataram pada Kamis, 23 Januari 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, memaparkan beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi. Hal tersebut meliputi evaluasi anggaran, inovasi dalam pencegahan dan pengawasan, serta perencanaan penguatan demokrasi untuk Pilkada 2025 dan seterusnya. Salah satu temuan utama adalah minimnya anggaran pencegahan Pilkada 2024 dibandingkan pilkada sebelumnya. Meskipun demikian, Bawaslu memahami perbedaan kapasitas keuangan masing-masing daerah.
Minimnya anggaran juga berdampak pada inovasi pencegahan. Menurut Hasan Basri, inovasi yang dilakukan masih terbatas. Bawaslu Kota Mataram menjadi salah satu contoh positif dengan program daur ulang alat peraga kampanye (APK). Model inovasi seperti ini diharapkan dapat lebih banyak diterapkan di masa mendatang.
Selain masalah anggaran dan inovasi, Bawaslu NTB juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas seluruh jajaran pengawas. Hasan Basri menegaskan bahwa berakhirnya Pilkada tidak berarti berakhirnya tanggung jawab dan komitmen tersebut. Integritas dan profesionalitas harus tetap dijaga.
Lebih lanjut, Bawaslu NTB mendorong kerja sama antar lembaga. Hasan Basri meminta jajaran Bawaslu di kabupaten/kota untuk melakukan pertemuan dengan KPU dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana penguatan demokrasi tahun 2025 dan seterusnya. Pertemuan tersebut juga akan membahas strategi untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pilkada selanjutnya, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan selama Pilkada 2024.
Bawaslu NTB menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam penguatan demokrasi. Menurut Hasan Basri, penguatan demokrasi bukan hanya dilakukan saat pemilu saja. Persiapan yang matang jauh sebelum pemilu sangatlah krusial untuk keberlanjutan proses demokrasi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama.
Terakhir, Hasan Basri juga memberikan penekanan pada pentingnya publikasi informasi. Ia meminta jajaran Humas Bawaslu untuk aktif menyampaikan informasi kegiatan Bawaslu kepada masyarakat. Idealnya, satu berita setiap hari untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Kesimpulannya, evaluasi Bawaslu NTB terhadap Pilkada Serentak 2024 mengungkap beberapa tantangan, terutama terkait minimnya anggaran dan inovasi pencegahan. Namun, evaluasi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga, perencanaan strategis jangka panjang, dan peningkatan transparansi informasi kepada publik guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik di masa depan.
