Bawaslu RI: Evaluasi Kinerja Pengawasan Pemilu 2024, Jaga Integritas Demi Demokrasi

Bawaslu RI menekankan pentingnya evaluasi kinerja pengawasan Pemilu 2024 untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan menjaga integritas pemilihan, serta mendapat apresiasi atas kepercayaan publik yang tinggi.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya evaluasi kinerja pengawasan Pemilu 2024. Evaluasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan mendatang. Hal ini disampaikan Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM Bawaslu Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (22/2).

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2), Herwyn menyatakan bahwa Bawaslu harus memastikan pengawasan Pemilu 2024 telah berjalan optimal. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah dalam menjaga integritas pemilihan. Evaluasi menyeluruh, baik internal maupun eksternal, sangat diperlukan untuk mengetahui persepsi publik terhadap kinerja Bawaslu.

Herwyn mencontohkan hasil survei Litbang Kompas Januari 2025 yang menunjukkan kepercayaan publik kepada Bawaslu mencapai 81,6 persen. Tingginya angka ini menjadi bukti kinerja pengawasan Pemilu 2024 yang baik dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kerja dalam menjaga demokrasi.

Evaluasi Menyeluruh dan Perbaikan Sistem

Herwyn menjelaskan bahwa evaluasi kinerja Bawaslu harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya mengevaluasi kinerja internal, tetapi juga mempertimbangkan perspektif eksternal. Bawaslu perlu memahami bagaimana pihak luar menilai kinerja pengawasan yang telah dilakukan. Berbagai lembaga kredibel dan media massa telah memberikan penilaian positif terhadap kinerja Bawaslu yang dinilai baik dan berintegritas.

Kepercayaan publik yang tinggi, menurut Herwyn, merupakan aset penting yang harus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini menjadi dorongan bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan menjaga integritas dalam setiap proses pengawasan pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul selama tahapan Pemilu 2024. Keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari capaian internal, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.

Herwyn menambahkan pentingnya evaluasi terhadap regulasi pemilu dan pemilihan yang masih menjadi tantangan. Bawaslu harus mengkaji aturan-aturan yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Bawaslu: Problem Solver, Bukan Troublemaker

Herwyn menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai problem solver, bukan troublemaker. Bawaslu harus tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika politik dan kepemiluan. Keberadaan Bawaslu harus selalu relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi politik dan kepemiluan yang dinamis.

Dengan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bawaslu dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan, serta menjaga kepercayaan publik. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Bawaslu juga harus proaktif dalam mengantisipasi berbagai potensi masalah dan tantangan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Dengan demikian, Bawaslu dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ke depan, Bawaslu perlu lebih fokus pada pencegahan pelanggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bawaslu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Indonesia.

Kesimpulannya, evaluasi kinerja Bawaslu merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan menjaga kepercayaan publik. Bawaslu harus terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.