Bawaslu RI Evaluasi dan Perkuat Kelembagaan Pasca Pemilu 2024

Bawaslu RI akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, termasuk usulan revisi UU Pemilu dan Pilkada serta pelatihan kepemimpinan bagi staf.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah mengumumkan rencana evaluasi dan penguatan kelembagaan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu lalu. Proses evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk juga rencana revisi undang-undang terkait.

Menurut Bagja, evaluasi menyeluruh ini penting karena tahapan evaluasi pemilu sebelumnya terhambat oleh dimulainya Pilkada 2024. "Next-nya, evaluasi pemilu kita yang belum selesai. Kan begitu pemilu selesai, pilkada sudah dimulai. Jadi, tahapan untuk evaluasinya sangat kurang," ungkap Bagja kepada awak media. Bawaslu menyadari pentingnya post election review dan evaluasi sebagai bagian dari siklus pemilu untuk perbaikan di masa mendatang.

Selain evaluasi, Bawaslu juga berencana untuk melakukan penguatan kelembagaan. Salah satu fokus utama adalah pelatihan kepemimpinan bagi para staf. Selama tahapan pemilu, pelatihan seperti Diklat Pim ditunda karena dibutuhkannya seluruh staf untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, Bawaslu berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk Diklat Pim bagi para stafnya setelah tahapan pemilu selesai. "Kami inginkan pemerintah pusat juga membuka anggaran Diklat Pim untuk teman-teman, staf, karena kan agak nanti (diselenggarakan untuk menghindari) ada kontradiktif ketika kemudian kita membuka Diklat Pim pada saat tahapan," jelas Bagja.

Evaluasi Menyeluruh dan Revisi UU Pemilu

Bawaslu berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses Pemilu dan Pilkada 2024. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, hingga proses penghitungan suara. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Bawaslu juga akan menelaah berbagai permasalahan yang muncul selama proses pemilu dan mencari solusi yang tepat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, Bawaslu juga akan menyusun beberapa usulan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Revisi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ditemukan selama proses pemilu. Usulan revisi akan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu lainnya.

Proses penyusunan usulan revisi UU Pemilu dan Pilkada akan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Bawaslu akan melibatkan berbagai pihak dalam proses ini untuk memastikan bahwa revisi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi. Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan.

Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Selain evaluasi dan revisi UU, Bawaslu juga akan fokus pada penguatan kelembagaan. Hal ini penting untuk memastikan Bawaslu dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga modernisasi sistem pengawasan pemilu.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Bawaslu akan memberikan pelatihan bagi para pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Pelatihan ini akan mencakup berbagai materi, mulai dari peraturan perundang-undangan pemilu, hingga teknik pengawasan pemilu yang efektif.

Modernisasi sistem pengawasan pemilu juga akan menjadi fokus utama dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Bawaslu akan mengembangkan sistem pengawasan pemilu yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sistem ini akan terintegrasi dan memudahkan akses informasi terkait pengawasan pemilu.

Dengan melakukan evaluasi, revisi UU, dan penguatan kelembagaan, Bawaslu berharap dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Bawaslu masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024 sebelum menyelesaikan evaluasi pemilu secara menyeluruh. Namun, langkah-langkah yang telah direncanakan menunjukkan komitmen Bawaslu untuk terus meningkatkan kinerja dan pengawasan pemilu di Indonesia.